Malangtimes

Cabor Audiensi dengan Eksekutif dan Legislatif, Sutiaji Tak Ingin Cabor Jadi Korban Musorkot

Dec 26, 2022 20:43
Audiensi cabor Kota Malang dengan eksekutif dan legislatif di Balai Kota Malang, Senin (26/12/2022). (foto: Hendra Saputra/JatimTIMES)
Audiensi cabor Kota Malang dengan eksekutif dan legislatif di Balai Kota Malang, Senin (26/12/2022). (foto: Hendra Saputra/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menerima kedatangan beberapa pengurus cabang olahraga (cabor) yang resah karena Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Malang dinilai tak kunjung ada kejelasan. Pertemuan  dalam bingkai audiensi itu dilakukan di ruang sidang Balai Kota Malang, Senin (26/12/2022).

Dalam audiensi tersebut, beberapa cabor mengungkapkan keluhannya. Terutama ketika mengetahui bahwa Musorkot KONI Kota Malang 2022 lalu ditunda lantaran tidak menjalankan AD/ART.

Salah satu pengurus cabor gulat, Wahyudi, mengaku kedatangannya bersama cabor lain di Balai Kota Malang adalah untuk meminta pendapat wali kota Malang serta ketua DPRD Kota Malang selalu pemangku kebijakan dan pemberi dana hibah. Sebab, cabor ingin segera musorkot selesai dengan kabar baik bagi cabor.

”Cabor kulonuwun dalam rangka untuk kami ibarat anak dan pemkot bapak. Dalam hal ini kami ingin lebih baik, karena Januari kami seharusnya sudah mulai persiapan untuk turun di Porprov 2023,” kata Wahyudi.

Menambahi Wahyudi, Sekretaris Askot PSSI Kota Malang Unggul Ardhie mengaku sudah jengah dengan undangan dua kali musorkot. Menurut dia, musorkot telah melanggar AD/ART.

“Musorkot sudah dua kali. Kami dapat undangan terus dua kali. Tapi saat ini harusnya ada raker untuk menunjuk tim penjaringan. Kami harap AD/ART dilalui dan LPJ yang dinilai akuntan publik harus ada,” kata Unggul.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa ketidakhadirannya ke musorkot KONI Kota Malang pada 17 Desember 2022 kemarin karena mengetahui KONI telah melanggar AD/ART. Sehingga jika terus dilanjutkan, ia menyebut bahwa musorkot tersebut tidak sah demi hukum.

“Bahwa musorkot tanggal 17 Desember kemarin sudah tidak sah demi hukum karena AD/ART telah dilanggar. Saya sudah tanya itu kepada kepala Disporapar dan bagian hukum,” kata Sutiaji.

Menurut Sutiaji, jika musorkot dipaksakan untuk terus dijalankan, maka risiko yang akan dihadapi KONI Kota Malang akan sangat panjang. Terutama berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

“Risikonya nanti panjang itu karena musorkot yang digelar kemarin tidak sah. Lalu dananya dari mana kemarin itu, dari APBD. Dan pertanggungjawabannya bagaimana,” ungkap Sutiaji.

Dalam hal ini, Sutiaji menyarankan agar musorkot dimulai dari nol. Pasalnya, Sutiaji tidak akan berani menandatangani dana hibah untuk tahun 2023 mendatang dengan alasan musorkot telah cacat hukum.

“Mustinya mulai dari nol lagi. Jangan seperti ini. Kalau dipaksakan, kasihan cabor nanti yang jadi korban,” tandas Sutiaji.

Sebagai diberitakan, pelaksanaan musorkot KONI Kota Malang pada 17 Desember 2022 lalu diputuskan ditunda. Sebab, ada beberapa hal yang belum terselesaikan, seperti  laporan pertanggungjawaban.

Di sisi lain, pelaksanaan musorkot juga disebut menyalahi AD/ART karena cabor belum mendapatkan pemberitahuan setidaknya 14 hari sebelum musorkot. Dan cabor juga belum mendapatkan materi musorkot sekurang-kurangnya 7 hari menjelang musorkot.

Penundaan pelaksanaan musorkot disampaikan langsung oleh Ketua Umum KONI Kota Malang Eddy Wahyono yang disepakati oleh forum untuk ditunda.

Saat ini, cabor telah mendapatkan informasi bahwa lanjutan musorkot akan digelar pada 29 Desember 2022 mendatang di Lanal Malang.
 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru