Malangtimes

Minta SPJ Segera Dikerjakan Saat RKPD, Bupati Malang Ingatkan Soal Kekeringan Tinta

Dec 21, 2022 15:17
Bupati Malang HM Sanusi (berdiri di podium) saat memberikan sambutan sekaligus arahan dalam agenda rakor RKPD di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / Jatim Times)
Bupati Malang HM Sanusi (berdiri di podium) saat memberikan sambutan sekaligus arahan dalam agenda rakor RKPD di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / Jatim Times)

JATIMTIMES - Bupati Malang HM Sanusi menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, untuk membuat rancangan program kerja sesuai dengan potensi yang ada.

Selain itu, pejabat publik yang akrab disapa Abah Sanusi ini juga mengimbau untuk segera membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah program dikerjakan. Hal itu dilakukan guna memudahkan saat melaporkan kepada pemerintah pusat. Termasuk saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Malang saat memberikan sambutan serta arahan, ketika menghadiri agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2024, Rabu (21/12/2022).

"Terkait program prioritas utama, buat program yang sekiranya bisa dilakukan. Jangan membuat program banyak-banyak tapi justru gali lubang sendiri bagi Kabupaten Malang. Jika tidak terlaksana, akhirnya jadi catatan," jelas Sanusi saat menghadiri agenda yang dilangsungkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut.

Menurutnya, apa yang yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), maupun BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim). 

"Jadi harus jelas tujuannya, pelaksananya. Kemudian perencanaannya harus yang bisa dikerjakan, jangan merencanakan yang muluk-muluk. Selain itu anggaran dan SPJ juga harus jelas, harus dievaluasi hingga tuntas," bebernya.

Terkait anggaran yang dibutuhkan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini meminta agar instansi terkait segera mengajukan saat RKPD. Sehingga bisa dianggarkan yang di antaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Program prioritas itu anggaran yang dibutuhkan berapa, sampaikan waktu RKPD. Setelah itu ada tanggal untuk evaluasi, karena kita pakai uang negara. Jadi SPJ itu harus selesai. Jangan nunggu satu atau dua bulan. Tapi harus segera dikerjakan," ungkapnya.

Dalam penekanannya, khususnya terkait laporan SPJ yang harus segera dikerjakan tersebut. Kata Sanusi menjadi salah satu faktor terpenting. Sebab, jika tidak segera dikerjakan, SPJ dikhawatirkan bisa menjadi polemik di kemudian hari.

"Saya dapat informasi dari Reskrim, melalui kekeringan tinta itu bisa diketahui kapan SPJ itu ditulis. Sehingga kalau nulisnya telat, isi tidak sama, terus cari alasan pembenaran, akhirnya bisa menjadi permasalahan," ucapnya.

Sebaliknya, jika SPJ segera dibuat saat program kerja selesai dilaksanakan. Sanusi optimis Kabupaten Malang bisa menjadi lebih maju, makmur dan sejahtera.

"Sehingga ketika diperiksa BPK tidak bingung, karena bapak dan ibu sekalian sudah melaksanakan sesuai ketentuan. Ini merupakan arahan Presiden ke saya, dan itu untuk dilaksanakan. Semoga Kabupaten Malang bisa menjadi lebih baik," tukasnya sembari menyebut jika pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu ibadah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru