Malangtimes

Tanggapi Isu Viral Kepulauan Widi Akan Dijual, Kodim 1509 Labuha Kibarkan Bendera Merah Putih

Dec 07, 2022 07:01
Penampakan Kepulauan Widi yang dilelang di situs asing. (Foto dari internet)
Penampakan Kepulauan Widi yang dilelang di situs asing. (Foto dari internet)

JATIMTIMES - Beredar sebuah isu yang memperlihatkan Kepulauan Widi yang akan dijual oleh situs asing. Menanggapi hal tersebut, TNI AD melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha mengerahkan prajurit untuk menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia.

Tindakan yang diambil oleh TNI AD itu yaitu pengibaran bendera merah putih di pulau yang masuk wilayah Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut). Selain itu, pasukan TNI AD juga melakukan pengecatan pada beberapa rumah yang ada disana dengan warna merah putih.

Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul mengatakan pengibaran dan pengecatan rumah itu dilakukan untuk mempertegas bahwa pulau itu adalah milik Indonesia.

"Seperti kita ketahui salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual," kata Romy mengutip Antara, Rabu (7/12/2022).

Romy mengatakan isu tersebut beredar dalam situs Sotheby's Concierge Auctions Amerika Serikat. Ia juga mempertegas kepulauan Widi berada di wilayah konservasi terumbu karang, bakau dan ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 102/KEPMEN-KP/2020.

Dandim mengatakan, sesuai dengan Undang-undang, kepulauan Indonesia tidak bisa dijualbelikan hanya karena untuk dikelola secara berkala dan berizin resmi.

"Kami dari TNI AD akan mengamankan Aset Milik Negara dan perlu kita turun tangan karena ini masalah kedaulatan negara, kita berharap tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini," ujarnya.

Untuk itu, pasukan berkekuatan satu satuan setingkat pleton (SST) itu dikerahkan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih dan pengecatan rumah. Di samping itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Malut juga turut menanggapi isu tersebut.

Ia menanggapi isu tersebut dengan meminta pemerintah untuk membuat jaminan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil tersebar di wilayah Malut, salah satunya Pulau Widi.

"Berdasarkan aturan perundangan, pulau kecil adalah yang luas daratan di bawah 2.000 KM persegi bersama kesatuan ekosistemnya. Penjualan pulau dan privatisasi pulau kecil dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat serta mengancam kelestarian ekosistem pulau kecil dan kedaulatan bangsa," kata Direktur Walhi Malut Faisal Ratuela.

Ia juga menegaskan bahwa pulau tidak boleh diperjualbelikan dan dimiliki oleh perseorangan.

"Pulau tidak untuk dijual atau dikuasai oleh korporasi dan tidak boleh dimiliki secara perseorangan. Pemerintah harus menjamin perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia," tambahnya.

Pulau Widi sendiri diketahui berada dihawah pengelolaan PT. Leadership Island Indonesia (PT LII). Perusahaan ini merupakan korporasi yang mendapatkan izin pengelolaan Pulau Widi dari Pemprov Maluku Utara.

Faisal salah satu anggota perusahaan itu juga menanggapi isu lelang Pulau Widi itu. Ia mengatakan secara close ownership tindakan lelang itu adalah pelanggaran terhadap aturan konstitusi.

Faisal lalu menjelaskan bahwa gugusan kepulauan di Malut dengan jumlah 395 pulau. Pulau yang dihuni hanya 64 pulau, sedangkan pulau yang belum berpenghuni 331 dan salah satunya adalah gugusan Kepulauan Widi.

Ketiadaan penghuni di pulau tersebut disandarkan pada situasi masyarakat yang tidak menetap di pulau tersebut. Hal itulah yang sering membuat konflik antara masyarakat dan pemerintah terjadi.

Faisal juga mengatakan bahwa gugusan kepulauan Widi sudah menjadi sumber pencaharian masyarakat yang berada di pesisir semenanjung Gane. Selain itu, Pulau Widi juga memiliki aspek tradisi dan budaya. Oleh karenanya, meski pulau itu terbilang kosong, di sana ada rumah singgah para warga setempat.

Faisal menegaskan, dengan adanya pelelangan itu menjadi bukti nyata kalau pemerintah Maluku Utara tak serius dalam melindungi pulau-pulau kecil.

"Dilelangnya gugusan kepulauan Widi oleh LII merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melindungi ruang hidup masyarakat di Maluku Utara khususnya di semenanjung Gane" ucap Faisal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut lelang Kepulauan Widi untuk menarik investor. Ia mengatakan pengembang Kepulauan Widi, PT LII, kekurangan modal. Oleh sebab itu, perusahaan itu menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan.

Tito bahkan mengatakan pelelangan pulau itu boleh-boleh saja untuk dilakukan karena sudah banyak model yang sudah ditawarkan dalam hal ini.

"Dia kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja," kata Tito.

Situs lelang berbasis di New York, US, Sotheby's Concierge Auctions menawarkan Kepulauan Widi yang terdiri atas 100 pulau kecil akan dilelang per 8 Desember 2022. Lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan disebut Widi Reserve, yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektar.

Adapun lelang tersebut akan dilakukan mulai 8-14 Desember 2022 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru