Malangtimes

Pemkot Malang Didesak Seriusi Komitmen Eliminasi HIV/AIDS pada 2030

Dec 01, 2022 19:10
Kelompok Jaringan Lintas Isu (Jati) yang melakukan aksi damai di depan Balai Kota Malang, Kamis (1/12/2022) (foto: Hendra Saputra/ JatimTIMES)
Kelompok Jaringan Lintas Isu (Jati) yang melakukan aksi damai di depan Balai Kota Malang, Kamis (1/12/2022) (foto: Hendra Saputra/ JatimTIMES)

JATIMTIMES - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Jaringan Lintas Isu (Jati) Malang Raya melakukan aksi damai di depan Balai Kota Malang, Kamis (1/12/2022). Mereka mendesak agar pemerintah serius kepada komitmen eliminasi HIV/AIDS pada 2030.

Menurut mereka, HIV/AIDS bukan hanya sekadar tugas dari Dinkes saja. Karena dibutuhkan semua elemen untuk menanggulanginya.

Dalam aksi damai tersebut, massa aksi mendesak agar pemerintah dapat mengurangi stigma pengidap HIV/ADIS. Karena mereka menilai masih banyak kasus diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS di Kota Malang, termasuk terhadap anak dengan HIV/AIDS.

Juru bicara aksi, Rica Wanda menyebut ada kasus diskriminasi kepada pelajar yang positif HIV/ADIS di Kota Malang. Pelajar yang positif HIV/AIDS tersebut mendapat perlakuan tidak adil baik dari guru maupun wali murid.

“Di Kota Malang masih ada anak sekolah yang status HIV/AIDS-nya diketahui oleh wali murid dan gurunya, bahkan (ada kasus) oleh gurunya tidak boleh ambil air wudhu. Kami lakukan advokasi dengan teman-teman LBH,” kata Rica yang sekaligus menyebut di Kota Malang ada 116 anak dengan HIV/AIDS.

Dikatakan Rica, beberapa anak dengan HIV/AIDS kembali ke sekolah dengan kondisi perubahan perilaku karena mentalnya yang terpuruk. Karena seharusnya menurut mereka, status penderita HIV/AIDS dari pelajar tak dipublikasikan.

“Memang anak-anak itu bisa kembali ke sekolah, tapi mentalnya berubah karena status HIV/AIDS-nya sudah diketahui. Itu kan tidak layak,” jelas Rica.

Kelompok Jaringan Lintas Isu (Jati) yang melakukan aksi damai (foto: Hendra Saputra/JatimTIMES)

Dengan aksi damai yang dilakukan, mereka berharap kasus diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS harus dihapuskan. Karena mereka menganggap pengidap HIV/AIDS tetap berhak menerima layanan sebagai warga seperti pada umumnya.

“Kalau HIV/AIDS, apa bedanya dengan penyakit jantung atau diabetes? Cuma butuh minum obat seumur hidup. Hanya karena diurutkan dengan persoalan sosial, maka jadi banyak rentetan masalahnya,” ujarnya.

Dari catatan Jati, Kementerian Kesehatan RI memiliki target yang disebut 95-95-95. Program tersebut maksudnya 95 persen orang dengan HIV/AIDS mengetahui status HIV-nya, mendapatkan terapi obat ARV, dan orang yang mengkonsumsi obat mengalami supresi virus atau keberhasilan pengobatan.

Rica menyebut, capaian target agregat Cascade Single Denominator dari Dinkes Kota Malang jauh di bawah target. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Jaringan Lintas Isu Malang Raya, di Kota Malang, 46,06 persen orang dengan HIV/AIDS mengetahui statusnya.

Orang yang melakukan pengobatan ARV ada sebanyak 42,13 persen. Sedangkan orang dengan HIV yang sudah tes Viral Load masih 14,86 persen. “Artinya, Kota Malang masih belum bisa memenuhi target,” ujar Rica.

Jaringan Lintas Isu Malang Raya mengutip laporan Kelompok Dukungan Sebaya Netral Plus, sebanyak 2.906 orang positif HIV dan mengakses layanan kesehatan perawatan dan pengobatan di Kota Malang dan Batu. Data akumulasi sejak 20 tahun terakhir menyebut, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) on ARV sebanyak 2.407 orang. Angka yang meninggal dunia sebanyak 178 orang, Lost to Follow Up (LFU) sebanyak 129 orang.

Kini Rica berharap semua lintas sektor harus berperan aktif. Tidak bisa isu HIV/AIDS ini hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan semata.

“Ada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan semua dinas terkait. Ternyata, masing-masing dinas saat ini masih pingpong. Semua harus berperan. Dinas Pendidikan harusnya juga menyusun kurikulum bahaya dan pencegahan HIV/AIDS. Selama ini kan tidak ada,” tegas Rica.

Kota Malang sendiri sejauh ini menjadi kota kedua kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Timur. Harusnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting untuk mengeliminasi kasus. Kenyataannya, upaya ini sulit diatasi karena ego sektoral di masing-masing lembaga.

“Karena stakeholder tidak berperan. Mereka masih menganggap isu HIV/AIDS itu isu kesehatan. Ada orang dengan HIV/AIDS yang statusnya diketahui oleh lingkungannya, mungkin tidak orang itu berperan dalam satu lingkungan? Pasti muncul suara-suara penolakan dan pengusiran,” ungkap Rica.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru