Malangtimes

Terbang ke Jakarta, Wali Kota Batu Terima Dokumen Persetujuan Substansi RTRW dari Kementerian

Dec 01, 2022 19:06
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menerima dokumen persetujuan RTRW di Kantor Direktorat Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Foto: istimewa)
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menerima dokumen persetujuan RTRW di Kantor Direktorat Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Foto: istimewa)

JATIMTIMES - Pemkot Batu mendapatkan Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2022 - 2042 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

Dokumen tersebut diterima secara langsung oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dari Direktur Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reni Windyani, di Kantor Direktorat Tata Ruang Kementrian ATR/BPN RI, Jakarta Kamis (1/12/2022).

Persub RTRW Kota Batu 2022 - 2042 telah diterbitkan dengan nomor PB.01/737.II-200/IX/2022 tanggal 23 September 2022 oleh Kementerian ATR/BPN RI. Persub RTRW ini adalah sebagai prasyarat ditetapkannya Perda RTRW Kota Batu Tahun 2022-2042, sebagai pengganti Perda No 7 Tahun 2011.

“Kami sangat menyadari bahwa lingkungan Kota Batu harus kami jaga sebaik-baiknya dan kami akan lebih yakin jika ada payung hukumnya dan salah satunya adalah Perda RTRW,” ungkap Dewanti.

Dewanti mengatakan, Perda RTRW ini sudah ditunggu oleh masyarakat dan investor. Selain itu Dewantu berharap Kementerian ATR/BPN RI bisa mendampingi hingga penetapan Perda RTRW.

"Mohon didampingi sampai proses perda bahkan ketika Jawa Timur ketika revisi RTRW bisa sinkron," tambah Dewanti.

Kepala Bappelitbangda M Forkan menambahkan, proses pengajuan Persub ini telah melewati proses yang panjang sejak tahun 2019. Perda RTRW yang nanti ditetapkan juga berpengaruh besar terhadap langkah yang akan ditentukan oleh Pemkot Batu dalam pembangunan daerah, tujuanya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Perkembangan Kota Batu sebagai kota wisata begitu cepat dan membutuhkan revisi RTRW. Untuk itu kami mengajukan Persub ke revisi RTRW ke Kementrian ATR/BPN RI sesuai PP 21 Tahun 2021," teranf Forkan.

Persub ini nanti akan dibawa ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, yang selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah dari Mendagri, hasil evaluasi akan diberikan kembali ke daerah untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru