Malangtimes

Menkes RI Senggol Orang Kaya Kok Berobat Pakai BPJS Kesehatan?

Nov 24, 2022 10:40
Pernyataan Menkes RI Budi Gunadi yang menyebut sejumlah nasabah kaya membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan yang tinggi (foto:@lambe_turah)
Pernyataan Menkes RI Budi Gunadi yang menyebut sejumlah nasabah kaya membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan yang tinggi (foto:@lambe_turah)

JATIMTIMES - Menteri Kesehatan Budi Gunadi membuat pernyataan kontroversial, di mana Ia menyebut sejumlah nasabah kaya membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan yang tinggi. 

Pernyataan itu disampaikan saat Komisi IX DPR RI rapat kerja dengan Menkes, Selasa (22/11/2022).  

Menurut Budi, nasabah golongan kaya seharusnya tidak bergantung banyak pada pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut. Ia menyebut orang kaya seharusnya mengombinasikan iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. 

"Kita melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage itu standarnya satu. Untuk nasabah kaya, dia harusnya bisa menambah dengan mengkombinasikan iuran bpjs dengan yang swasta," katanya, dilansir video unggahan @lambe_turah. 

Dengan begitu, Budi menyebut BPJS tidak akan ada kelebihan bayar, terutama kelebihan bayarnya tidak untuk orang-orang yang seharusnya tidak dibayar (orang kaya). 

"Karena saya juga sering sekali dengar yang dibayarin besar itu banyaknya, mohon maaf, orang-orang kadang konglomerat juga," ungkapnya. 

Untuk memastikan hal itu, Budi bakal mengecek data 1.000 orang nasabah BPJS dengan biaya perawatan tertinggi. Dari data tersebut juga akan dicek penggunaan besaran listrik yang dikonsumsi. 

"Saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya besarnya berapa. Kalau VA-nya di atas 6.600, yang pasti itu adalah orang yang salah," tutur Budi. 

Selain besaran pemakaian listrik, Budi juga akan mengecek limit kartu kredit. Jika limit kartunya hingga ratusan juta, maka kata Budi itu bukanlah sasaran BPJS. 

"Lihat limit kartu kreditnya berapa, kalau dia ga punya ya benar (dia orang tidak mampu), (kalau) tahu-tahu kartu kreditnya Rp 100 juta, itu orang yang gak tepat kami bayarin," lanjut Budi. 

Pernyataan itu pun menuai atensi di masyarakat. Banyak masyarakat yang bingung atas aturan BPJS. 

"Kan bpjs bukannya buat smua kalangan? krna diwajibkan punya. Malah pernah dnger jgn malu pakai BPJS. skrg kok org kaya malah ga boleh pake. Jd yg bener bpjs itu buat seluruh rakyat indonesia apa rakyat miskin aja?," @rizki_herf***. 

"Bapak pakai bpjs juga gak? Oh enggak yaa, bapak kan malah GRATIS yg bayarin rakyat, pakai tunjangan kesehatan krn wakil rakyat," @anggunkaru***. 

"Jadi mksudnya orang kaya hanya di jadikan sapi perah utk nambah pemasukan bpjs kah, tanpa mau mmberikan pelayanan?? Tau getu jgn buat peraturan macem2 pake big syarat ini itu harus punya bpjs, karena org kaya pun kalau bisa ya lebih baik asuransi aja dripada bpjs, kalau mau beramal ke org2 kecil bisa alternatif lain, tanpa harus ke bpjs, krena gua denger2 bpjs ini malah pegawai2nya yg gajinya gede2, apalgi tu komisarisnya, giliran tekor salahin org kaya," @mochiano2***.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru