Malangtimes

KPU Kabupaten Malang Temukan Ratusan Nama Warga Dicatut sebagai Anggota Parpol

Nov 08, 2022 18:41
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menemukan ada sejumlah orang yang namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik (parpol). Padahal, orang yang bersangkutan merasa sama sekali tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol yang bersangkutan. 

Hal tersebut ditemukan KPU Kabupaten Malang saat melakukan verifikasi faktual (verfak) kepengurusan dan keanggotaan parpol. Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menyebut, jumlah orang yang namanya terdaftar anggota parpol secara sepihak tersebut jumlahnya ratusan, namun tidak ia pastikan. 

"Ada masyarakat yang merasa tidak mendaftar ke parpol, tetapi kemudian saat kita datangi terkejut, bahwa namanya terdaftar sebagai anggota parpol. Kalau jumlah, ratusan ada. Tapi kalau berkaitan dengan angka pasti, saya harus ngecek dulu. Jadi saya belum tahu," ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Selasa (8/11/2022) siang. 

Pria yang akrab disapa Dika ini menjelaskan, dengan temuan tersebut, jika orang yang bersangkutan keberatan, maka bisa menyampaikan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Dan menyatakan bukan sebagai anggota parpol. 

"Itu prosesnya seperti itu. Tapi ada juga masyarakat yang terdaftar tapi tidak mendaftar sebagai anggota parpol, tapi tidak mau mengisi formulir dan surat pernyataan. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan memang masyarakat yang memilih," jelas Dika.

Sementara itu, berkaitan dengan verfak parpol yang ada di Kabupaten Malang, Dika menyebut saat ini ada 9 parpol yang sedang dalam proses verfak. Salah satu yang diverfak adalah keberadaan kantor yang bisa digunakan hingga Pemilu 2024 mendatang. 

"Ada 9 parpol, memang ada kantor dan juga ada pernyataan bahwa kantor tersebut dapat digunakan hingga tahap akhir pemilu tahun 2024," imbuh Dika. 

Sementara itu, rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu akan disampaikan pada 9 November 2022 mendatang. 

Yang kemudian akan dilanjutkan masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik pada 10 November hingga 23 November 2022. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru