Malangtimes

Fraksi PKS Kota Malang Beri 9 Poin Pandangan Terkait Ranperda Penyelenggaraan PTSP

Nov 07, 2022 11:40
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS Akhdiyat Syabril Ulum saat menyampaikan sembilan poin pandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Kota Malang tentang Penyelenggaraan PTSP, Senin (7/11/2022). (Foto: Dok. JatimTIMES)
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS Akhdiyat Syabril Ulum saat menyampaikan sembilan poin pandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Kota Malang tentang Penyelenggaraan PTSP, Senin (7/11/2022). (Foto: Dok. JatimTIMES)

JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan sembilan poin Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hal itu disampaikan Akhdiyat Syabril Ulum yang merupakan anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS. Menurutnya, sembilan pandangan umum fraksi tersebut disampaikan setelah mencermati dan mempelajari materi yang ada.

Pertama, Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meringankan masyarakat dalam hal mengurus perizinan. 

"Aplikasi apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pelayanan perizinan? Mohon penjelasan," ujar Ulum, Senin (7/11/2022).

Kedua, Maklumat Pelayanan Publik yang dimaksud dalam Pasal 12, termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan sosialisasi mekanisme Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Namun, semenjak sistem OSS dioperasikan, pihaknya melihat masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang mekanisme perizinan terutama bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Dalam hal ini, terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang untuk meningkatkan awareness terhadap pentingnya perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) termasuk mekanisme perizinan bagi para pelaku UMKM, mohon penjelasan," terang Ulum.

Ketiga, Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwasannya perizinan tertentu dikenai retribusi. Dalam hal ini, Fraksi PKS mempertanyakan jenis perizinan tertentu apa saja yang dikenai retribusi.

"Termasuk Ayat (3) yang menyatakan jenis retribusi tersebut tidak dibebani target penerimaan PAD dan Ayat (4) mengenai dukungan insentif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, mohon penjelasan," kata Ulum.

Keempat, hak akses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 dalam penyelenggaraan PTSP elektronik dijelaskan mengenai pengamanan kode rahasia hak ases.

"Dalam hal ini sejauh mana Pemkot Malang menjaga keamanan data elektronik dari pemilik hak akses agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? mohon penjelasan," tutur Ulum.

Kelima, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat menerapkan zona integritas untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).

"Dalam hal ini sejauh mana pengawasan direktorat terhadap sistem pelayanan publik terutama berkaitan dengan perizinan di  Kota Malang, mohon penjelasan," terang Ulum.

Keenam, Pasal 17 menjelaskan tentang penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan termasuk dijelaskan dalam ayat selanjutnya mengenai pengurangan persyaratan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

"Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait persyaratan dan prosedur perizinan yang sulit, mohon penjelasan," kata Ulum yang juga Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Malang.

Ketujuh, Fraksi PKS mendorong agar Pemkot Malang dapat melaksanakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara fungsi PTSP pada dinas secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP termasuk sdm yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.

Kedelapan, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana kewenangan Forum Komunikasi PTSP dalam hal penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan seperti yang termaktub dalam Pasal 34 Ayat (3).

Kesembilan, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan pola komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Malang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru