Malangtimes

Usai Cekal Bupati Latif, KPK Buka Suara Terkait Penggeledahan Kantor Pemkab Bangkalan

Oct 28, 2022 09:00
KPK saat geledah kantor Pemkab Bangkalan. (foto dari Internet)
KPK saat geledah kantor Pemkab Bangkalan. (foto dari Internet)

JATIMTIMES - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron resmi dicekal KPK selama 6 bulan. Ia dilarang untuk bepergian ke luar negeri.

Setelah resmi dicekal, KPK kemudian membuka suara terkait hasil penggeledahan beberapa kantor di Pemkab Bangkalan selama dua hari, Senin 24 Oktober hingga Selasa 25 Oktober 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus ini masih dalam tahap proses. Sejauh ini, KPK belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi tersangka.

Namun, Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mengisyaratkan sudah menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini.

"Saya kira yang Bangkalan juga sama. Ini masih berproses. Tunggu saatnya kami akan sampaikan siapa saja yang menjadi tersangka. Tunggu saatnya," ujar Firli di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (27/10/2022).

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah beberapa kantor Pemkab Bangkalan. Sasarannya adalah ruang kerja bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta asisten.

Tim KPK datang pada Senin (24/10/2022) pukul 10.30 WIB. Saat sudah tiba di Madura, tim langsung menuju ke lantai II Pemkab Bangkalan yang merupakan ruang kerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Wakil Bupati Mohni, Sekretaris Daerah  Taufan Zairinsjah, serta ruang kerja asisten.

Saat penggeledahan terjadi, Bupati Abdul Latif Amin Imron sedang melakukan tugas di luar kantor. Sedangkan Wabup Mohni dan Sekda Taufan Zairinsjah berada di lokasi.

Pada Juli 2022, KPK memang telah memeriksa  tiga pejabat Pemkab Bangkalan. Mereka satu orang kepala bagian.dan dua orang kepala dinas.

Setelah dilakukan penggeledahan, KPK kemudian meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Yang bersangkutan masuk daftar pencegahan atas usulan KPK," ujar Kasubbag Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh.

Lebih lanjut Ahamd mengatakan, pencegahan tersebut berlaku selama 6 bulan. "Masa berlaku pencegahan 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023," lanjut Ahmad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru