Malangtimes

Tak Terima Vonis PN Bandung, PT KAI Ajukan PK ke Mahkamah Agung

Oct 22, 2022 16:30
PT KAI mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas kasus sengketa tanah di Bandung (sumber: laman resmi PT KAI)
PT KAI mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas kasus sengketa tanah di Bandung (sumber: laman resmi PT KAI)

JATIMTIMES - Sesuai putusan Nomor 65/PDT.G/2020/PN.BDG, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan KAI harus segera menyerahkan kepemilikan aset di Kelurahan Garuda, Kota Bandung kepada Nani Sumarni dkk, seperti dikutip tempo.co. 

Putusan majelis hakim itu merupakan hasil dari gugatan Nani Sumarni dan sejumlah nama di Pengadilan Negeri Bandung pada 2020. 

Namun, PT KAI tak terima dengan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Kemudian pihaknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan ditolak. Tak berhenti, PT KAI juga melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. 

Kabar terbaru dikutip dari laman resmi PT KAI, pihaknya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sejak Jumat (21/10/2022). 

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, upaya hukum PK ini merupakan langkah KAI dalam mencari keadilan setelah sebelumnya kecewa atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi dari KAI. 

"KAI berkomitmen untuk menjaga Aset Negara yang diamanahkan kepada perusahaan. KAI yakin bahwa aset tersebut merupakan aset sah milik KAI yang diperoleh dari ruislag dengan Pemerintah Kota Bandung pada masa itu," tegas Joni.

KAI telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1988 di lahan seluas 76.093m2 tersebut. Di atas tanah tersebut juga telah berdiri Rumah Perusahaan yang ditempati oleh pekerja dan pensiunan KAI, mess pekerja KAI, bangunan TK, SD, SMP, SMA, dan fasilitas umum lainnya.

Joni menegaskan, KAI akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan aset tersebut yang juga merupakan aset negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan.

"Sehubungan dengan adanya upaya hukum PK ini, kami berharap Pengadilan Negeri Bandung dapat menunda proses eksekusi sampai adanya Putusan PK dari Mahkamah Agung." tutup Joni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru