Malangtimes

Soal Tragedi Kanjuruhan, Sekjen DPP GMPK: Harusnya Bisa Contoh Penanganan Pelanggaran Etik Oknum Anggota di Papua Barat 

Oct 07, 2022 20:26
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Minggu (1/10/2022) (sumber: Instagram)
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Minggu (1/10/2022) (sumber: Instagram)

JATIMTIMES - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) Abd. Aziz menyoroti lambannya proses investigasi pelanggaran etik dalam Tragedi Kanjuruhan. Dirinya membandingkan penanganan Tragedi Kanjuruhan yang berbanding terbalik dengan penyelesaian kasus pelanggaran etik oleh oknum anggota di Papua Barat. 

Menurut Aziz, kasus yang diduga pelanggaran etik di Papua Barat diproses secara cepat, disidangkan hingga diputuskan melanggar etik. Bahkan dengan segera Kapolda Papua Barat juga memohon maaf kepada TNI. Hingga hasil sidang etik memutuskan dua oknum anggota dipecat secara tidak hormat, Jumat (7/10/2022). 

"Seharusnya di peristiwa Kanjuruhan itu juga dapat mencontoh (penanganan etik di Papua Barat)," tegasnya. 

Sampai hari ini, Aziz mengatakan, peristiwa yang menewaskan 131 orang itu sejatinya tidak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. "(Harusnya tanggung jawab) dengan segera memohon maaf kepada keluarga korban, terutama yang telah meninggal dunia, luka-luka, dirawat, patah tulang dan lainnya," ungkap konsultan Hukum Firma Hukum Progresif Law tersebut. 

Oleh karenanya, Aziz meminta agar Tim Gabungan Independen yang dipimpin oleh Mahfud MD bisa segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain 6 tersangka yang sudah ditetapkan. "Tapi saya melihat belum menyentuh kepada pejabat yang memang memiliki kewenangan luas yang ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya. 

Aziz menganalogikan seperti ini. Jika di Papua Barat, dugaan pelanggaran etik oleh anggota namun pimpinannya segera memohon maaf dan anggotanya dipecat dengan tidak hormat.

"Namun dalam tragedi Kanjuruhan tidak ada yang memohon maaf dan tidak ada pula pihak-pihak TNI/Polri yang dilakukan proses sidang etik hingga berakhir pemecatan," tandasnya.  

Aziz berharap penanggung jawab yang dalam hal ini Kapolda Jatim bisa segera mohon maaf kepada korban. "Kami berharap Kapolda Jatim memohon maaf, karena masih (tragedi ini) masuk dalam wilayah Kepolisian Jatim. Walaupun saya dengar Kapolda tidak ada di Kota Malang," ungkapnya. 

Dari sisi lama tidaknya proses penanganan juga patut dicontoh. Di Papua Barat hanya jarak 2 hari setelah kejadian, sidang pelanggaran etik sigap dengan memutuskan pemecatan. 

"Sementara dalam tragedi kanjuruhan sudah 7 hari sejak kejadian belum ada pihak yang berkewenangan mendapatkan sidang etik hingga berakhir pemecatan tidak hormat," tegasnya. 

Harapannya, tim yang dipimpin Mahfud MD bisa segera mempercepat proses penyelidikan tragedi Kanjuruhan ini. "Harapan kami tim independen secara progressif dalam melakukan proses penyelidikan ini. Sampai di mana, siapa yang bertanggung jawab dan diproses langsung direkomendasikan kepada polri untuk ditindaklanjuti pelanggaran etik dan berakhir dengan pemecatan tidak hormat," harap Aziz. 

Diketahui sebelumnya, beredar video viral oknum polri, tepatnya Polda Papua Barat. Di mana ada anggota yang diminta oleh pimpinan untuk mengantarkan kue kepada TNI koleganya. Namun di tengah jalan, kue itu dijilati kemudian keluar kalimat 'selamat ulang tahun semoga tidak panjang umur'.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru