Malangtimes

Giliran JPU Kejari Kota Batu Ajukan Banding Kasus JEP, Minta Vonis 15 Tahun

Oct 05, 2022 19:42
Suasana di sekolah SPI Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)
Suasana di sekolah SPI Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

JATIMTIMES - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang telah menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara terhadal Julianto Eka Putra (JEP) pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu. Dirasa kurang puas dengan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu mengajukan banding perkara pidana kekerasan seksual tersebut.

Pengajuan banding oleh JPU pun telah diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jatim. “Ini berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu an Maharani Indrianingtyas SH,” ucap Kasi Intelejen Kejari Kota Batu, Edi Sutomo.

Edi menambahkan, dalam banding itu memohon agar Pengadilan Tinggi Jatim untuk dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebab JEP telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

“JPU memohon agar Pengadilan Tinggi Jatim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Hal ini sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022,” terang Edi.

Mengingat sebelum JEP dijatuhi vonis tersebut, terdakwa dituntut hukuman penjara selama 15 tahun. Dengan denda Rp 300 juta dan subsider enam bulan, selain itu juga membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

Pasal yang dikenakan terdakwa Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Unsur yang terpenuhi bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap anak.

Sementara itu JEP melalui kuasa hukumnya juga bakal melakukan upaya banding. Upaya banding itu dilakukan untuk membuktikan jika JEP tidak bersalah dalam perkaranya. Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum JEP Hotma Sitompul, dugaan kekerasan seksual yang menimpa kliennya tersebut adalah sebuah rekayasa. Rekayasa itu dibuat agar pengelolaan yayasan tersebut bisa diambil alih. 

“Sebenarnya dalam perkara ini ada kejanggalan-kejanggalan. Di balik itu tentunya ada pihak-pihak yang punya kepentingan,” terang Hotma.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru