Malangtimes

Kian Meresahkan, Komisi I DPR RI Desak Pemerintah Segera Ungkap Identitas Hacker Bjorka

Oct 04, 2022 19:30
Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi yang juga bertindak sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP saat ditemui di rumah duka korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Senin (3/10/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi yang juga bertindak sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP saat ditemui di rumah duka korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Senin (3/10/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Hacker Bjorka kian meresahkan dengan aksi-aksinya yang kerap kali menyebarkan data-data pribadi para pejabat publik. Terbaru, pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, Bjorka membagikan data pribadi Menteri Kepemudaan dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali melalui kanal telegram.

Setidaknya beberapa data pribadi Zainuddin Amali disebar. Di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nomor telepon seluler, alamat, tempat tanggal lahir, sertifikat vaksin Covid-19 hingga data kendaraan beserta nomor polisinya.

Sebelumnya, data pribadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Letjen TNI Hinsa Siburian juga disebar oleh Bjorka. Mulai dari data NIK, Kartu Keluarga, nomor telepon seluler, status sertifikat vaksin Covid-19 hingga data kendaraan Hinsa.

Penyebaran data pribadi Hinsa oleh Bjorka berkaitan dengan anggaran yang diterima oleh BSSN RI. "I HEARD SOMEONE JUST MADE QUITE A BIT OF MONEY BECAUSE OF ME? (Saya dengar seseorang mendapat banyak anggaran karena saya?)" tulis Bjorka kala itu.

"LET'S ASK THIS OLD MAN WHAT THE MONEY WILL BE USED FOR (Mari tanya ke orang tua ini uangnya akan digunakan untuk apa)," imbuh Bjorka.

Untuk diketahui, dilansir dari CNBCIndonesia, Komisi I DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BSSN RI tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar. Perinciannya adalah untuk program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000, dan Program keamanan dan Ketahanan BSSN sebesar Rp 217.224.610.000.

Anggaran BSSN pada 2022 mencapai Rp 554,6 miliar. Artinya, anggaran lembaga tersebut tahun depan naik sekitar Rp 69 miliar. Dilansir dari laman DPR, bahwa penambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencegah adanya serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka.

Sementata itu, Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mendesak pemerintah beserta jajaran satuan tugas peretasan yang telah dibentuk untuk segera mengungkap identitas hacker Bjorka dan menindak pelaku sesuai proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Terlebih lagi menurutnya, pada Kamis (20/9/2022) lalu pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2022-2023, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDB) sebagai Undang-Undang (UU). Di mana dalam UU tersebut berisikan 16 bab dan 76 pasal yang semuanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

"Kesiapan dari pemerintah BSSN, dan Kementerian Kominfo serta aparat terkait untuk melakukan kerja-kerja cepat, kerja-kerja yang segera memastikan kebocoran data atau pencurian data atau gangguan secara umum harus bisa diantisipasi," jelas Arwani kepada JatimTIMES.com.

Legislator yang juga sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menegaskan bahwa pemerintah melalui satuan tugas peretasan yang telah dibentuk harus mengetahui identitas hacker Bjorka.

"Aparat harus bisa mengidentifikasi dan menghentikan aksi-aksi yang mengganggu terutama sekali terkait dengan jalannya pemerintahan dan juga proses perlindungan data warga negara kita," pungkas Arwani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru