Kasus Lukas Enembe, Menko Polhukam Tegaskan Bukan Kasus Politik

Sep 23, 2022 18:17
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan kuliah tamu di Unisma Malang (Ist)
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan kuliah tamu di Unisma Malang (Ist)

JATIMTIMES - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, kasus Gubernur Papua Lukas  Enembe bukan kasus politik. Hal ini disampaikan Mahfud MD usai menyampaikan kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (23/9/2022).

"Kasus Lukas Enembe itu, sekali lagi saya tegaskan, itu adalah kasus hukum bukan kasus politik," tegasnya.

Lanjut Mahfud, hal tersebut merupakan atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas diproses secara hukum lantaran indikasi korupsi telah cukup memenuhi syarat. 

"Kalau ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar," jelasnya.

Dengan hal tersebut, pihak Lukas Enembe seolah ingin berkelit atas kasus yang menjeratnya. Dikatakan Mahfud, pihak Lukas seolah berontak dan marah. Meski begitu, Mahfud kemudian menjelaskan bukan nominal Rp 1 miliar itu yang kemudian menjadikan Lukas tersangka. 

"Itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia. Karena sudah ada siapa yang mentransfer uangnya, dari mana dan untuk apa. Itu sudah ada, ketemu tersangka. Dugaan korupsinya sendiri ada banyak sekali ada Rp 566 miliar. Kemudian, ada Rp 71 miliar kontan yang sekarang kita tahan, kita blokir," ungkapnya.

Di sisi lain, Mahfud juga menyampaikan, jika di dalam pemerintah saat ini tengah dilanda penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). "Kita ini adalah produk reformasi yang dulu memerangi KKN. Korupsi itu nyuri uang negara. Kolusi itu korupsi berjamaah, semua dapat dan Nepotisme itu pertemanan. Nggak bisa mendapat proyek ini, kalau bukan teman, nggak boleh menjadi pejabat ini, pejabat itu," ungkapnya.

Hal itu tumbuh subur di zaman pemerintahan Soeharto. Itulah yang kemudian melahirkan reformasi 1998. Pada awal reformasi tersebut, dilakukan perubahan. KKN sendiri dijelaskan Mahfud ada yang menilai karena politik hukum yang salah arah.

"Sehingga kita sekarang untuk membuat pemerintah yang sekarang harus berdasar pada upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru