DPMD Jawa Timur: BPD Itu Mitra Kades, Bukan Tandingan

Sep 17, 2022 17:41
Kegiatan Rapat Kerja BPD Jatim, Sabtu (17/9/2022).(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Kegiatan Rapat Kerja BPD Jatim, Sabtu (17/9/2022).(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, Soekaryo menyampaikan pesan tegas terkait pemerintahan desa (Pemdes) saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jawa Timur (Jatim) Sabtu (17/9/2022). Kegiatan tersebut digelar di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Waroeng Tani, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan BPD se Jatim itu dirinya menegaskan bahwa keberadaan BPD adalah bukan sebagai tandingan Pemdes atau Kepala Desa (Kades). Namun lebih kepada berjalan sebagai mitra Pemdes. 

Tentu dalam hal ini, BPD punya peran penting dalam upaya Pemdes membangun desa melalui berbagai program dan kebijakannya. 

"Jadi PAPBDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indoneia) ini bukan organisasi tandingan kepala desa, melainkan mitra kepala desa. Jadi saya harap (BPD) bisa lebih solid dengan hadirnya PABDSI ini," ujar Soekaryo dalam arahannya. 

Apalagi dengan raihan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jatim baru-baru ini. Yakni dinilai menurunkan jumlah kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut juga tidak lepas dari peran serta BPD dalam menjalankan suatu Pemdes. 

Untuk itu dirinya berharap bahwa ke depannya BPD dapat konsisten untuk turut membangun desa. Terutama dalam membangun ekonomi secara berkelanjutan di Jawa Timur. 

"Jadi juga diharapkan bisa berfungsi aktif dalam pengawasan dan kegiatan desa," tegasnya. 

Sementara itu, Kasubdit BPD Musdes, Rahayuningsuh mengatakan bahwa dalam upaya membangun desa tentu bukan perkara yang mudah. Sebab, 74.961 desa se Indonesia mempunyai beragam tantangan yang dipengaruhi kondisi geografis, kultur dan lainnya. 

"BPD punya tugas penting seperti mengawasi kinerja kades, musyawarah desa, karena itu  sebagai perwujudan demokrasi. Yang di antaranya berhubungan dengan penataan desa, perencanaan desa, kerja sama, pembentukan bumdes dan kejadian luar biasa," ujar Rahayu. 

Untuk itu menurutnya, melihat kedudukan BPD yang sangat strategis tersebut, ia menilai bahwa BPD dituntut harus bisa melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Hal tersebut harus ditunjang dengan kapasitas di masing-masing anggota BPD. 

"Sehingga BPD harus bisa bekerja dan bersinergi. Dalam hal ini, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka tentunya membutuhkan upaya luar biasa dari berbagai stakeholder dari tingkat pusat. Kami berkomitmen untuk terus menguatkan seluruh BPD di seluruh Indonesia. Masih banyak hambatan, salah satunya desa yg belum punya operasional untuk BPD," pungkasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru