DPRD Kabupaten Malang Nilai Penganggaran BTT Penanganan PMK Terlalu Spekulatif

Sep 12, 2022 18:24
Ilustrasi ternak sapi di Kecamatan Pujon. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Ilustrasi ternak sapi di Kecamatan Pujon. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang masih menyoroti penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah tersebut. 

Hal itu lantaran Pemkab Malang dinilai memberi kontribusi yang kurang begitu signifikan terhadap penanganan wabah yang menyebabkan ribuan ternak di Kabupaten Malang mati. 

Untuk penanganan PMK, Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk obat dan nutrisi bagi ternak-ternak yang sedang masa pemulihan PMK. 

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodiqul Amin menyebut Pemkab Malang terlalu spekulatif. Baik dalam penganggaran BTT sebesar Rp 1,5 miliar untuk penanganan PMK, ataupun untuk pelaksanaan pembelanjaannya. 

Bahkan, dirinya menyebut Pemkab Malang 'ngawur' dalam pembelanjaan tersebut. 

"Bukan lagi spekulatif, tapi saya sebut itu ngawur. Baik penganggaran, ataupun pembelanjaan, dan pendistribusiannya. Karena apa, hingga saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang belum bisa menyajikan data (ternak terpapar PMK) secara akurat," tegas Amin, Senin (12/9/2022). 

Dirinya menilai bahwa jika anggaran BTT sebesar Rp 1,5 miliar itu dibelanjakan untuk pengadaan obat dan nutrisi, menurutnya masih kurang. Hal tersebut mengingat populasi ternak atau hewan berkuku belah yang berpotensi terpapar PMK di Kabupaten Malang mencapai puluhan ribu. 

"Nah populasi (ternak) kita, itu kan puluhan ribu, sapinya saja, belum kambing dan hewan berkuku belah lain. Sehingga seharusnya Pemkab Malang menyajikan data yang valid, baru membelanjakan. Berapa sebenarnya butuh obat-obatan. BTT kita kan masih banyak, kenapa baru Rp 1,5 miliar yang dibelanjakan," terang politisi Partai Nasdem ini. 

Apalagi, fakta yang ditemukan di lapangan, ternyata ada sejumlah peternak yang sapinya terpapar PMK mengaku tidak mendapatkan bantuan obat dari Pemkab Malang. Menurut Amin, hal tersebut lantaran upaya penanganan PMK yang dilakukan Pemkab Malang tidak mengacu pada data yang valid dan akurat. 

Selain itu, sebelumnya DPRD Kabupaten Malang telah mendorong agar penanganan PMK bisa dilakukan secara serius. Dari perhitungannya, setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk pembelanjaan obat dan vitamin. 

"Itu pada saat rapat koordunasi dipimpin Bupati di Jalan Gede. Dan disaksikan oleh tokoh masyarakat serta tokoh koperasi. Tapi nanti akan kita tanya kenapa cuma Rp 1,5 M," jelas Amin. 

Untuk itu, dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan nanti, pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut. Terlebih untuk pengadaan dan hasil yang telah dicapai dalam upaya penanganan tersebut. 

"Tentu akan kita pastikan dalam pembahasan APBD Perubahan. Namun sebelumnya, kami akan minta penyajian data yang valid dan akurat dari OPD terkait. Karena saya yakin kalau datanya tidak akurat, prosesnya hingga pendistribusian (obat dan vitamin) tidak akan terdistribusi dengan baik," pungkas Amin. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru