Tidak Masuk ISIKHNAS, Sebagian Peternak Terancam Tak Dapat Bantuan Ganti Rugi Sapi Mati akibat PMK

Sep 09, 2022 17:19
Proses penguburan sapi mati akibat PMK di Desa Pujon Lor.(Foto: Dokumen JatimTIMES).
Proses penguburan sapi mati akibat PMK di Desa Pujon Lor.(Foto: Dokumen JatimTIMES).

JATIMTIMES - Nasib sejumlah peternak di Kabupaten Malang yang ternaknya mati akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak jelas. Apalagi peternak yang sapinya mati namun datanya tidak tercatat, dan tidak dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia atau ISIKHNAS

Padahal sebelumnya, Pemerintah merencanakan untuk memberi ganti rugi bagi peternak yang ternaknya mati akibat PMK. Di mana bantuan diberikan senilai Rp 10 juta untuk satu ekor sapi yang mati, kambing dan domba Rp 1,5 juta serta ternak babi Rp 2 juta. 

"Iya karena aturannya seperti itu. Kalau masalah bantuan. Karena yang bisa diusulkan untuk menerima bantuan ya yang masuk di ISIKHNAS," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Eko Wahyu Widodo belum lama ini. 

Eko mengatakan, berdasarkan data yang ada di ISIKHNAS, saat ini sudah ada sebanyak 19.736 ekor ternak yang terpapar PMK. Di mana ada sebanyak 371 ekor di antaranya tercatat mati dan sebanyak 397 ekor dipotong paksa. 

Dirinya mengklaim bahwa tingkat kesembuhannya mencapai 87,6 persen. Atau, dari jumlah kasus PMK yang ada, tingkat kesembuhannya mencapai 17.269 ekor. 

Data tersebut cukup berbeda dengan jumlah yang ditemui di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun media ini, jumlah sapi mati di wilayah Malang Barat yang meliputi Pujon, Ngantang dan Kasembon sudah mencapai lebih dari seribu ekor. 

Eko pun membenarkan adanya perbedaan data tersebut. Menurutnya, perbedaan data tersebut diakibatkan ada sapi-sapi mati yang tidak dicatat sebelum dikubur. 

"Karena istilahnya dicatat dan masuk isikhnas, dan ada juga yang tidak dicatat jadi mati langsung dikubur. Nah pasti ada perbedaannya," terang Eko.

Atas kondisi tersebut, dirinya mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab keputusan untuk memberikan bantuan ganti rugi ternak mati merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

"Kalau masuk isikhnas sudah tidak bisa. Karena (terakhir) sudah tanggal 3 September 2022 kemarin. Kita prosesnya hanya mendata saja, kalau bantuan kan dari pemerintah pusat," terang Eko. 

Kendati demikian, ia mengaku tetap melakukan pendataan pada jumlah yang tidak sempat dimasukan ke dalam ISIKHNAS

"Tetap saya data, dan saya sampaikan ke sana. Masalah dapat tidaknya itu kewenangan pusat, karena yang kita data yang masuk di isikhnas, yang kita usulkan yang masuk di isikhnas," pungkas Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru