Optimalisasi Potensi Pajak, Bapenda Kabupaten Malang Fokus Pemutakhiran Data

Sep 01, 2022 20:09
Proses pelayanan pajak dalam program Bapenda Menyapa di Desa Mulyoagung.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Proses pelayanan pajak dalam program Bapenda Menyapa di Desa Mulyoagung.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus melakukan pemutakhiran data perpajakan. Terutama untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan catatan Bapenda, saat ini ada sekitar 50 juta data pajak Bapenda Kabupaten Malang yang perlu dimutakhirkan.

Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, pemutakhiran data tersebut dimaksudkan untuk memetakan potensi pajak yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Malang. Sebab 50 juta data yang ada di dalam database tersebut merupakan data keseluruhan pajak yang masih harus divalidasi. 

"Saat itu saya berpikir bahwa bagaimana database itu bisa diakses dengan cepat. Lalu kita saring dan kita bagi per kecamatan hingga per desa," ujar Made.

Upaya pemutakhiran data tersebut saat ini dilakukan dengan dua cara. Yakni melalui permohonan yang diakumulasi setiap tahun di Kantor Bapenda. Dan yang kedua melalui inovasi Program Bapenda Menyapa. Dimana, petugas pajak dari Bapenda door to door mendatangi desa se Kabupaten Malang secara bergiliran.

"Sebelumnya, kita bicara target PBB sebenarnya satu tahun itu berapa, misalnya Rp 91 Miliar itu juga berdasarkan data yang lama, jadi perlu dimutakhirkan. Sehingga perlu divalidkan," terang Made. 

Menurutnya, dengan begitu target perolehan PBB sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dapat lebih dipetakan. Bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Sebab, data penerimaan dan potensinya sudah divalidasi.

"Jadi harapannya saat ada sebuah pembahasan misalnya dengan DPRD atau rapat yang lain, itu sudah valid dan tidak ada tawar menawar lagi. Misalnya dari angka sebelumnya 200 milyar dan ingin ada kenaikan 10 persen, ya sudah berarti kita kejar 220 M, kita menuju itu sebenarnya," jelas Made. 

Sedangkan untuk menuju hal tersebut, menurut Made membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Meskipun dirinya menilai, jika pemutakhiran data tersebut dapat dilakukan lebih cepat, dirasa akan lebih baik. 

Kepal Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

"Ini kan butuh waktu dan sudah setiap tahun kita update data," imbuh Made. 

Saat ini, proses pemutakhiran data Bapenda Kabupaten Malang juga tengah dilakukan dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Sebab dalam prosesnya, juga ada data-data yang perlu dilakukan penghapusan. 

"Kalau divalidasi perlu, karena kalau bicara potensi. Termasuk catatan utang Rp 110 Miliar. 50 juta data itu kan termasuk itu. Dan masih diproses, sudah dikoreksi bersama BPK sekitar Rp 27 Miliar, dan ada sekitar Rp 20 miliar akan kita hapus. Semakin cepat semakin baik," pungkas Made.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru