Jadi Syarat Urus STNK dan SIM, Layanan BPJS Kesehatan Bakal Dibuka di Satpas

Sep 01, 2022 12:37
Ilustrasi SIM, STNK dan Kartu BPJS Kesehatan (Foto: Gilamotor)
Ilustrasi SIM, STNK dan Kartu BPJS Kesehatan (Foto: Gilamotor)

JATIMTIMES - Menindaklanjuti peraturan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dijadikan syarat untuk kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menyediakan layanan BPJS Kesehatan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Disediakannya layanan BPJS yang rencananya akan diadakan di seluruh Satpas yang ada di Indonesia tersebut, berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengurusan SIM dan STNK di Indonesia, yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi kebijakan tersebut, dalam keterangan tertulisnya yang dimuat oleh detik.com, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengimbau kepada masyarakat agar segera mendaftar BPJS Kesehatan.

Alasannya, selain bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga bisa digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Termasuk ketika mengajukan pengurusan SIM dan STNK.

"Segera aktifkan BPJS (Kesehatan) anda sehingga anda akan memperoleh kesempatan untuk dilayani dengan lebih baik dan lebih cepat di beberapa fasilitas publik lainnya. Termasuk di kepolisian (saat mengurus, red) SIM dan STNK," jelasnya, Rabu (31/8/2022).

Sementara itu, guna memantau kesiapan pelayanan BPJS Kesehatan di Satpas, Firman juga menyempatkan diri untuk melakukan pengecekan ke Polres Purwakarta. Dalam lawatannya tersebut, Firman dan rombongan langsung melakukan peninjauan layanan BPJS Kesehatan di Satpas Prototype.

"Kita sudah melihat langsung bagaimana koneksitas hubungan antar sistem data yang kita kerjakan bersama, ini akan menjadi project kita ke depan sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan publik (dengan baik, red)," ujarnya.

Dengan adanya peraturan baru yang mengharuskan pemohon SIM dan STNK sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tersebut, tentunya akan memberi dampak kepada masyarakat secara luas. Terutama seperti wilayah hukum yang memiliki minat pengurusan SIM yang tinggi. Salah satunya di wilayah hukum Polres Malang.

Seperti yang sudah diberitakan, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menyebut kurang lebih dalam setahun ada sekitar 100 ribu pengajuan pengurusan SIM yang dilayani di Satpas Polres Malang. Dimana, wilayah Malang bagian selatan mendominasi pengajuan SIM di Kabupaten Malang.

"Kalau pertahun rata-rata bisa mencapai 96 ribu hingga 100 ribu (pengajuan SIM). Sedangkan dari data pada tahun 2020, sekitar 60 persen dari jumlah pengajuan SIM itu berasal dari wilayah Malang Selatan," jelas perwira polisi dengan pangkat dua melati ini.

Guna memaksimalkan pelayanan SIM, Polres Malang beberapa waktu lalu telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam agenda yang berlangsung di Pendapa Agung Kabupaten Malang tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memberikan hibah tanah seluas 14.700 meter persegi kepada Polres Malang.

Hibah tanah yang berlokasi di Dusun Tegaron, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut bakal dimanfaatkan sebagai Satpas. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan Satpas Prototype seperti yang ada di Polres Purwakarta.

"Senin (29/8/2022) sudah kami lakukan penandatanganan MoU antara Polres Malang dengan Pemkab Malang. Hibah tanahnya seluas 14.700 meter persegi, itu yang akan dibangun Satpas," tukas Kapolres Malang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru