Irjen Pol Ferdy Sambo Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Langsung Ajukan Banding

Aug 26, 2022 09:24
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo saat menjalani sidang kode etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022). (Foto: Istimewa) 
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo saat menjalani sidang kode etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022). (Foto: Istimewa) 

JATIMTIMES - Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dipecat atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Pemecatan terhadap Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar sejak hari Kamis (25/8/2022) pukul 09.25 WIB hingga Jumat (27/8/2022) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari tadi. 

"Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Pol Ahmad Dofiri yang memimpin sidang komisi kode etik Ferdy Sambo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022). 

Tidak hanya dipecat dari Polri, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 21 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Korps Brimob Polri. 

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, patsus selama 21 hari di Rutan Korps Brimob Polri untuk Ferdy Sambo tersebut, sebelumnya telah dijalani oleh yang bersangkutan. Maka Ferdy Sambo akan menjalani sisa waktu patsus yang telah ditentukan. 

Berikut putusan lengkap sidang kode etik Ferdy Sambo: 

Satu, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 

Dua, sanksi administrasi yaitu:
a) penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang penempatan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar,
b) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. 

Dedi menegaskan, bahwa Ferdy Sambo diberikan hak untuk mengajukan banding atas putusan sidang komisi kode etik. Hal itu seperti yang tertera pada Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. 

"Sesuai dengan Pasal 69 yang bersangkutan dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis (dalam waktu) tiga hari kerja," ujar Dedi. 

"Khusus untuk kasus Irjen FS (Ferdy Sambo), banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu (Perpol baru), tidak berlaku PK. Jadi keputusan banding keputusan final dan mengikat, sudah tidak ada upaya hukum lagi," tegas Dedi. 

Sementara itu, usai dibacakannya putusan sidang komisi kode etik oleh pimpinan sidang yang juga selaku Kepala Badan Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri, Ferdy Sambo pun tidak lantas secara langsung menerima putusan tersebut. Namun, dirinya langsung bereaksi mengajukan banding atas putusan tersebut. 

"Mohon izin, sesuai dengan Pasal 69 PP (Perpol) 7 Tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding, apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan," ucap Ferdy Sambo. 

Sebagai informasi, Ferdy Sambo menjalani sidang komisi kode etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru