Bupati Malang Sebut Anggaran Pemerintah Masih Banyak Terserap untuk Operasional

Aug 24, 2022 10:02
Ilustrasi uang.(Foto: Istimewa).
Ilustrasi uang.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2022 sebagian besar terserap untuk operasional. Termasuk di dalamnya adalah untuk gaji pegawai. 

Dari anggaran sebesar Rp 4,2 triliun yang dimiliki Kabupaten Malang, Sanusi mencatat bahwa sekitar Rp 3 triliun digelontorkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah. Termasuk gaji pegawai yang kurang lebih ada sebanyak 22 ribu personel. 

"Karena pegawainya terlalu banyak, 22 ribu. Anggarannya dari Rp 4 triliun, Rp 3 triliun di antaranya untuk operasional penyelenggaraan pemerintah, termasuk gaji pegawai. Sehingga yang fisik cuma Rp 600 miliar itu kemarin," ujar Sanusi. 

Sementara itu, besarnya porsi anggaran yang dikeluarkan untuk gaji pegawai ternyata juga menjadi catatan bagi pemerintah pusat. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata melihat bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Pemda) cenderung masih kacau. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, hal tersebut membuat transfer ke daeah oleh pemerintah pusat dinilai menjadi tidak sesuai tujuan. Padahal, seharusnya anggaran ditujukan untuk pembangunan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

"Kita ingin merasionalisasikan anggaran, membelanjakan yang penting. Juga mengurangi jumlah pegawai yang memang tidak diperlukan, sehingga ini (pegawai) harus dikurangi," ujar Agus dikutip dari cnbcindonesia.com.

Dirinya menginginkan agar daerah hanya membelanjakan 30 persen dari total anggaran untuk pegawai. Sedangkan sisanya agar dapat diberikan kepada masyarakat. Baik bersifat langsung ataupun tidak. 

"Hingga pada akhirnya belanja pegawai itu kalau bisa hanya tersisa 30 persen saja, sehingga lebih banyak digunakan untuk kepentingan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Agus. 

Sementara itu sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada APBN 2022 disepakati melalui Perpres 98 Tahun 2022 sebesar Rp 804,8 triliun. Adapun hingga 31 Juli 2022, realisasi TKDD sudah tersalurkan sebanyak Rp 413,6 triliun atau 51,4 persen dari pagu anggaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru