Terlalu Banyak Pegawai, Bupati Malang Minta Ada Efisiensi

Aug 14, 2022 18:07
Bupati Malang, HM. Sanusi.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Bupati Malang, HM. Sanusi.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana untuk melakukan efisiensi pada jumlah pegawainya. Pasalnya, saat ini Bupati Malang, HM. Sanusi menilai bahwa jumlah pegawai di Kabupaten Malang masih terlalu banyak. 

Untuk itu menurutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu melakukan analisa jabatan (anjab). Terlebih untuk menganalisa terkait kebutuhan kerja, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk waktu ke depan. 

"Karena personalia harus betul-betul dikaji, sesuai dengan kebutuhan kerja, dan ketersediaan SDM. Sehingga nanti ke depan, harus ada efisisiensi kepegawaian. Sehingga nanti analisa jabatan dari BKPSDM sama Sekda harus dilakukan," ujar Sanusi. 

Berdasarkan catatannya, saat ini di lingkungan Pemkab Malang kurang lebih tercatat ada sebanyak 22 ribu pegawai. Di mana dengan hal itu, ternyata menurut Sanusi, anggaran Kabupaten Malang yang kurang lebih sebesar Rp 4 triliun, sebagian besar masih terserap untuk operasional, termasuk gaji pegawai. 

"Karena pegawainya terlalu banyak 22 ribu. Anggarannya dari Rp 4 triliun, Rp 3 triliun di antaranya untuk operasional penyelenggaraan pemerintah, termasuk gaji pegawai. Sehingga yang fisik cuma Rp 600 miliar itu kemarin," terang Sanusi. 

Sanusi menyebut bahwa hal ini menjadi tanggung jawab tim kelembagaan yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Malang. Yakni untuk melakukan assesmen setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melihat tenaga dan setiap beban kerja yang ada. 

"Berdasarkan laporan dari Sekda saat ini sedang berjalan, dalam melakukan pendataan pada setiap OPD baik jumlah tenaga maupun beban kerja yang diberikan pada setiap personelnya," jelas Sanusi.

Bahkan tidak hanya pada personel, lanjut Sanusi, namun juga pada unit yang dimiliki OPD. Jika masih dianggap selaras dan bisa dilakukan di satu titik, maka tidak perlu membuat unit yang akan menambah atau memperbesar pengeluaran saja.

Sanusi mencontohkan hal tersebut, seperti yang terjadi pada Dinas Pendidikan (Dispendik). Lembaga pendidikan, baik SD maupun SMP yang minim siswa agar dilakukan merger. Karena pengeluaran pada setiap lembaga pendidikan nilainya sama baik yang banyak murid maupun yang kekurangan murid.

"Pengeluaran untuk lembaga pendidikan banyak siswa mikir gedungnya demikian juga yang minim murid juga mikir gedung, untuk mengurangi pengeluaran lebih baik dimerger saja," pungkas Sanusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru