Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Presiden hingga Manajer Operasional ACT Kembali Diperiksa Bareskrim Hari Ini

Jul 11, 2022 09:28
Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foto: GIP Academy - Aksi Cepat Tanggap
Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foto: GIP Academy - Aksi Cepat Tanggap

JATIMTIMES - Dugaan kasus penyelewengan dana bantuan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) hingga kini masih menjadi isu panas yang ramai diperbincangkan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga kembali memeriksa  petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT)  Senin (11/7/2022) hari ini. 

Pemeriksaan hari ini akan melibatkan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, manajer operasional, dan bagian keuangan ACT. Sebelumnya pada Kamis 7 Juli 2022, Ahyudin dan Ibnu Khajar sudah menjalani pemeriksaan.

"Hari ini termasuk manajer operasional dan bagian keuangan ACT," ujar Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi. Pemeriksaan akan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. 

Bareskrim Polri mengendus ACT telah menyalahgunakan dana bantuan yang dihimpun untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018. Diduga, penyelewengan dana ini dilakukan mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar. Bahkan sebagian dana CSR yang diperoleh ACT diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Bahwa pengurus Yayasan ACT dalam hal ini Saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta saudara Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan menyebut Ahyudin dan ACT tak pernah mengikutsertakan ahli waris dalam menyusun rencana ataupun pelaksanaan penggunaan dana CSR yang disalurkan oleh Boeing.

Pihak ahli waris juga tidak mendapat informasi lebih lanjut mengenai besaran dana yang didapat dari perusahaan. Namun demikian, kata Ramadhan, saat ini pengusutan kasus itu masih dalam penyelidikan dan perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan.

Dalam mengusut kasus dugaan penyelewengan dana bantuan ini, polisi mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

ACT ramai menjadi pembicaraan setelah  gaji dan fasilitas mewah jajaran pimpinannya dibongkar mahalah Tempo. Ternyata dari dana yang dihimpun dari masyarakat, ACT menggaji jajaran pimpinannya sampai ratusan juta per bulan. Bahkan, presiden ACT digaji Rp 250 juta per bulan. Selain itu, mereka mendapat fasilitas mobil mewah seperti Alphard, Fortuner, dan Pajero.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru