Rugikan Uang Negara Rp 45 Juta, Perangkat Desa Kalipare Jadi Tersangka Korupsi DD

Jul 02, 2022 08:18
Kasatreskrim Polres Malang, AKP Donny Kristian Baralangi.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Kasatreskrim Polres Malang, AKP Donny Kristian Baralangi.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Perangkat Desa Kalipare yang resmi ditahan Polres Malang pada Jumat (1/7/2022) karena terlibat kasus penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD), Didik Eko Wahyudi ternyata sudah pernah ditegur oleh Bupati Malang pada tahun 2021. Surat teguran tersebut mengatakan agar yang bersangkutan segera mengembalikan uang negara yang disalahgunakan.

Namun, kepada polisi, tersangka mengaku bahwa ia mengabaikan teguran dari Bupati Malang tersebut. Ia juga mengaku bahwa telah menyalahgunakan ADD tahun 2019 untuk keperluan pribadinya. Dengan hal tersebut, ia dinilai dengan sengaja berbuat nekat untuk merugikan negara hingga puluhan juta rupiah.

"Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, tersangka telah merugikan negara sebesar Rp 45.082.100," ujar Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat melalui Kasatreskrim Polres Malang, AKP Donny Kristian Baralangi, Jumat (1/7/2022) malam.

Dari hasil pemeriksaan, Satreskrim Polres Malang telah mengamankan beberapa barang bukti atas perbuatan yang dilakukan tersangka. Diantaranya, 1 Bendel Audit Inspektorat Kabupaten Malang, 1 Lembar Surat Teguran Bupati Malang, 2 Bendel Rekening Koran Kas Desa Kalipare, dan 54 Stempel yang diduga palsu.

"Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi dan 1 saksi ahli, bahwa benar kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka DEW terkait dugaan tindak pidana Korupsi DD/ADD 2019," terang AKP Donny.

Sehari-harinya, tersangka memang tercatat sebagai salah satu perangkat Desa Kalipare. Tepatnya menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalipare. Ia diketahui menjabat sebagai perangkat desa sejak 2017 lalu.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari saksi, tersangka tidak dapat menunjukan bukti-bukti besaran DD yang diakui telah digunakan untuk memenuhi program desa. Tersangka juga disebut tidak dapat menunjukan laporan pemenuhan kegiatan program Desa Kalipare yang telah digelar.

"Dana yang merupakan selisih penerimaan dengan pengeluaran yang telah dilaksanakan tidak diberikan kepada pelaksana kegiatan. DEW mengaku bahwa  sisa dana ia gunakan untuk pemenuhan kegiatan, akan tetapi tidak ada buktinya," jelasnya.

Atas perbuatannya. DEW dijerat Pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 sub pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saat ini, tersangka telah ditahan oleh satreskrim Polres Malang dan menjalani proses penyidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru