FGD di UIN Malang, BPJPH: Persoalan Lembaga Pemeriksa Halal Kompleks

Jun 24, 2022 13:54
FGD Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan LPH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jumat (24/6/2022) (Ist)
FGD Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan LPH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jumat (24/6/2022) (Ist)

JATIMTIMES - Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (PPJPH), Dr HA Umar MA menyampaikan, persoalan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sangatlah kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penguatan kelembagaan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan LPH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jumat (24/6/2022).

Menurutnya, dalam sertifikasi halal, salah satunya pada produk kosmetik, fakta di lapangan didapati 90 persen bahan baku masih didatangkan dari luar negeri. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri dalam upaya sertifikasi. 

Karena itulah, dalam pemenuhan bahan baku, Indonesia harus berupaya untuk bagaimana menyediakan bahan baku dari dalam negeri sendiri. Dengan begitu, cost biaya akan lebih murah dan dalam kaitan sertifikasi halal tentunya akan lebih mudah. 

Untuk itu, para dosen dan mahasiswa Farmasi UIN Malang, diharapkan mampu melakukan penelitian dan menemukan bahan baku tersebut melalui hasil risetnya. "Dengan SDM dan peralatan lab yang dimiliki LPH Center, UIN Malang harus gerak cepat agar manfaat dari hasil risetnya bisa dimanfaatkan masyarakat," tuturnya. 

Selain itu, tak dipungkiri pada beberapa kalangan masyarakat, masih belum banyak memahami terkait sertifikasi halal. Beberapa kalangan juga belum aware jika sertifikasi halal ke depan akan sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha mereka. 

Maka dari itulah, persoalan label halal memang masih perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi seluas-luasnya dikalangan masyarakat. Salah satunya melalui LPH Center UIN Maliki Malang ini. 

"Karena saya meyakini dengan SDM yang dimiliki dengan bekal ilmu agama dan sains, akan lebih mudah dalam melakukan penelitian sekaligus sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.

PTKIN khususnya UIN Maliki Malang, yang memiliki lembaga Halal Center, harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan produk halal dan persoalan edukasi. Hal ini tentunya sejalan dan menjadi amanat dari Kementerian Agama mentargetkan setidaknya sertifikat produk halal bisa mencapai 10 juta. 

"10 juta mencakup produk makanan, obat ataupun kosmetik," paparnya.

Pihaknya juga berharap, LPH UIN Maliki Malang, dapat menjadi percontohan sebagai perguruan tinggi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Termasuk juga dalam bisa melatih bagi penyelia dan penyelenggara untuk pengusaha dalam memiliki produk halal sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dr H Isroqunnajah berkomitmen untuk mensosialisasikan LPH pada segenap masyarakat maupun sivitas akademika melalui kegiatan dies natalis UIN Maliki Malang yang ke-61 yang jatuh pada 28 Oktober mendatang.

"Momen HUT UIN Maliki Malang ini akan kami manfaatkan juga untuk sosialisasi LPH," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
UIN MalangUIN Maliki Malangsertifikasi halalMahasiswa UIN Malanglembaga halal uin malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru