Pencairan BTT untuk Penanganan PMK di Kabupaten Malang Molor

Jun 20, 2022 18:33
Ilustrasi ternak sapi di Pujon.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Ilustrasi ternak sapi di Pujon.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Rencana pengalokasian anggaran penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang yang bersumber dari belanja tak terduga (BTT) molor. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin, hal tersebut lantaran ada perubahan mekanisme pada proses pengajuannya. 

Sebelumnya hanya bisa dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang terkait penetapan status darurat wabah PMK, namun kali ini juga masih harus mempertimbangkan beberapa aturan yang ada di dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) 31 tahun 2022 tentang penanganan penyakit mulut dan kuku dan kesiapan hewan kurban jelang Hari Raya Iduladha. 

"Jadi kita agak tertunda, seminggu dua minggu, yang awalnya Pemkab (Malang) sudah oke yakni cukup dengan SK Bupati untuk menetapkan wabah darurat PMK, maka BTT segera bisa dicairkan oleh dinas terkait, saat itu. Lha saat ini, karena ada regulasi itu, jadi memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Lha kita masih menunggu, karena memang harus dimasukkan ke OPD terkait. Lha nanti kepala daerah merubah penjabaran APBD. Dan itu cukup membutuhkan waktu," ujar Sodiqul kepada MalangTIMES.

Sementara itu ia menjelaskan, jika merujuk pada Inmendagri tersebut, BTT yang akan dialokasikan harus ada di dalam organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang membidangi penanganan PMK ini. Dalam hal ini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH). 

"Jadi pengajuannya harus melalui opd terkait. Disitu dia harus membuat satu penganggaran sesuai dengan peruntukannya. Jadi vitamin obat harus sesuai dengan data real di lapangan. Kemudian kedua, kepala daerah harus membuat SK perubahan penjabaran APBD pada BTT," jelasnya.

Sebagai informasi, besar anggaran yang rencananya dialokasikan dari BTT tersebut kurang lebih sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. Lantaran ada perubahan regulasi tersebut, hampir dipastikan proses pencairannya bakal molor. 

"Sampai saat ini masih belum bisa dieksekusi karena memang saya memahami ada regulasi baru," imbuh Sodiqul. 

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga harus berkejaran dengan jumlah ternak yang terkonfirmasi PMK yang terus bertambah setiap harinya. Selama kurang lebih 4 pekan, jumlah sapi yang terkonfirmasi PMK hingga saat ini ada sebanyak 14.188 ekor. 

Kendati demikian, ia menilai bahwa sudah tentu perubahan regulasi ini menjadi sedikit hambatan. Sebab seharusnya, anggaran tersebut sudah dapat dieksekusi atau dicairkan. Terutama untuk disalurkan kepada peternak-peternak yang memang terdampak PMK. 

"Namun nyatanya sampai sekarang kan belum bisa memberikan apa-apa Belum bisa berbuat apa-apa. Yang seharusnya daerah lain sudah ada langkah antisipasi untuk pencegahan juga belum bisa," pungkas Sodiqul. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
janda perawanrazia satpol pp kota batu

Berita Lainnya

Berita

Terbaru