Upaya Optimalkan Pendapatan Pajak, Bapenda Sosialisasi ke Kades se Kabupaten Malang

Jun 15, 2022 20:18
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara saat memberikan arahan ke Kepala Desa.(Foto: Bapenda for JatimTIMES).
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara saat memberikan arahan ke Kepala Desa.(Foto: Bapenda for JatimTIMES).

JATIMTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang menggelar Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Sosialisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil dan Pengenaan Pajak Daerah Kepala Desa se Kabupaten Malang. 

Dalam kegiatan yang digelar selama dua hari pada Rabu (15/6/2022) dan Kamis (16/6/2022) ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Malang. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan jenis-jenis pajak dan juga potensi pajak di masing-masing wilayah desa. 

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara mengatakan, ada 4 jenis yang menjadi pendapatan daerah pada tahun 2022 ini. Yakni Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Insentif RT RW dan keempat adalah dana bagi hasil pajak dan retribusi (DBHPR). 

"Jadi yang hari ini saya sampaikan adalah bahwa mereka (Kepala Desa), keseluruhan pajak ini mereka harus tahu. Apa sih pajak yang ada yang merupakan kewenangan bagi pendapatan. 10 pajak dan retribusi itu kenapa, karena dari sana mereka akan mendapatkan reward," ujar Made kepada JatimTIMES, Rabu (15/6/2022). 

Terlebih, dari pajak dan retribusi yang disetorkan oleh setiap desa, sebagian juga akan dikembalikan untuk mendukung berbagai program yang ada di desa. Hal tersebut dilakukan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR). 

Dari keseluruhan potensi pajak yang dibayarkan oleh masing-masing desa, semuanya akan diakumulasi. Yang kemudian, sebesar 10 persennya akan dikembalikan ke masing-masing desa sebagai DBHPR. 

Sehingga, besaran DBHPR yang diterima oleh setiap desa juga tentu berbeda-beda. Tergantung dari besaran pajak dan retribusi yang dibayarkan. Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Malang, penerima DBHPR tertinggi adalah Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, yakni sebesar Rp 633.241.587. Dan yang terendah adalah Desa Benjor Kecamatan Tumpang, yakni sebesar Rp 42.134.251.

"Ini harus saya sampaikan, karena apa, karena mereka harus membantu. Semakin besar pajak yang mereka setorkan, kembalinya kan juga besar," terang Made. 

Untuk itu, dirinya menilai bahwa pihak desa, baik perangkat desa setempat maupun masyarakat juga memiliki kewajiban yang sama untuk memantau potensi-potensi pajak yang ada di wilayahnya masing-masing. Beberapa di antaranya seperti restoran, hotel, penginapan hingga destinasi wisata dan tempat hiburan. 

"Misalnya terkait pajak hotel dan juga ada penginapan, mereka juga wajib mengingatkan kepada owner. Lalu terkait destinasi, ada tempat hiburan, mereka juga wajib ikut memantau. Begitu juga dengan restoran. Karena apa, nantinya semua ini kan diakumulasi, total berapa pajak yang mereka setorkan, mereka juga dapat sekian persen menjadi dana bagi hasil," jelas Made. 

Dengan demikian, melalui sosialisasi tersebut pihaknya berharap nantinya akan ada peningkatan kualitas SDM. Baik di tingkat Bapenda, maupun di tingkat Perangkat Desa masing-masing. Selain itu tentunya, melalui hal tersebut pihaknya juga menargetkan perolehan pajak pajak juga turut meningkat. 

"Saya yakin dan percaya bahwa semua masyarakat itu sebenarnya taat pajak, hanya karena mungkin kita yang kurang soundingnya saja. Karena itu juga termasuk tupoksi kepala desa di tingkat pemdes dan juga tupoksi Bapenda. Dan juga termasuk kepada masyarakat," pungkas Made.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
bapenda kabupaten malangDana Bagi Hasil PajakPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru