DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Beri Kompensasi Peternak yang Sapinya Mati Terjangkit PMK

Jun 10, 2022 20:38
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono saat ditemui JatimTIMES.com di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (9/6/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono saat ditemui JatimTIMES.com di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (9/6/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memberikan kompensasi kepada peternak sapi yang sapinya terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Terlebih lagi, sudah terdapat satu kasus kematian hewan ternak sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Malang dan dinyatakan positif PMK. Berdasarkan satu kasus tersebut, kemudian Kota Malang masuk dalam kategori daerah tertular wabah PMK.

Dorongan kepada Pemkot Malang untuk memberikan kompensasi kepada peternak yang sapinya mati akibat PMK terus dilakukan DPRD Kota Malang khususnya Komisi B. Pasalnya, Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan. Di mana beberapa fokusnya yakni pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan.

"Antisipasi kerugian yang diterima oleh peternak karena hewannya mati, DPRD Kota Malang mengusulkan agar Pemerintah Kota Malang memberikan kompensasi terhadap hewan ternak yang mati," ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono kepada JatimTIMES.com.

Selain itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, bahwa pihaknya juga mengapresiasi beberapa langkah Pemkot Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang.

Salah satunya penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Malang sebesar Rp 236.552.000 yang telah dialokasikan untuk penanganan wabah PMK yang menyerang 265 hewan ternak sapi di enam kelurahan yang ada di Kota Malang.

Menurutnya, alokasi BTT melalui Dispangtan Kota Malang tersebut sudah tepat dan layak. Pasalnya, menurut peraturan yang ada, penentuan penggunaan BTT untuk penanganan wabah PMK sudah memungkinkan.

"Rp 236 juta itu ya diambilkan dari BTT Kota Malang, karena sudah layak. Secara zona, Kota Malang ini termasuk zona tipe dua tertular," kata Trio.

Selain itu, kasus matinya satu sapi di RPH Kota Malang dan dinyatakan positif PMK merupakan salah satu langkah awal penetapan Kota Malang sebagai daerah tertular wabah PMK.

"Karena sudah ada case yang di RPH itu mati dan positif (PMK), berarti itu sudah bisa menggunakan dasar untuk penggunaan BTT, karena termasuk zona yang harus ditangani kondisinya," imbuh Trio.

Di mana penggunaan BTT sebesar Rp 236.552.000 untuk penanganan wabah PMK di Kota Malang tersebut juga sebagai salah satu langkah dari Pemkot Malang untuk mencegah terjadinya persebaran yang lebih luas lagi.

Trio mengatakan, setelah dilakukan proses hearing dengan Dispangtan Kota Malang pada hari Kamis, 9 Juni 2022, dana sebesar Rp 236.552.000 akan digunakan untuk membeli obat-obatan, desinfektan, serta persiapan pos pantau.

"Dana BTT sekitar Rp 236 juta yang akan digunakan untuk membeli obat-obatan, desinfektan dan persiapan posko, itu kita apresiasi," ujar Trio.

Sementara itu, berdasarkan rekap data dari Dispangtan Kota Malang sejak tanggal 9 Mei hingga 9 Juni 2022 telah terdapat 265 hewan ternak sapi yang terjangkit PMK. Satu ekor sapi dinyatakan mati, 81 ekor sapi dinyatakan sembuh, 65 sapi dipotong paksa, serta 118 ekor sapi dalam pengobatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
razia satpol pp kota batuperedaran narkoba mojokertoKota MalangDPRD Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru