Atasi Wabah PMK, Pemkab Malang Siap Gelontor Rp 3 Miliar

Jun 09, 2022 18:52
Salah satu pemilik sapi perah di Pujon yang terindikasi PMK.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Salah satu pemilik sapi perah di Pujon yang terindikasi PMK.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih menggodok rencana pengalokasian anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ribuan ternak di Kabupaten Malang. Hal tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemkab Malang untuk menangani wabah yang kini tengah mewabah.

Alokasi anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli obat-obatan, vitamin dan beberapa keperluan lain dalam penanganan PMK. 

"Ya banyak. Ada obat-obatan, penyemprotan disinfektan untuk pasar hewan, operasional penyekatan wilayah. Termasuk sosialisasi dan baner-baner itu," ujar Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Malang, Drh. Woro Hamrukmi. 

Informasi yang dihimpun, salah satunya, anggaran tersebut akan dialokasikan melalui belanja tak terduga (BTT). Informasinya, ada anggaran sekitar Rp 3 Miliar yang dialokasikan. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan.

"Untuk pengadaan obat-obatan iya, tapi bisa jadi lebih besar dari itu. Ini kan upaya lintas sektoral. Yang lain-lain kan belum. Itu kan hanya berkaitan dengan Dinas Peternakan," terangnya.

Sementara itu, di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang meminta agar Pemkab Malang terlebih dahulu memastikan validitas data jumlah ternak dan kondisi wabah PMK terlebih dahulu, sebelum nantinya anggaran tersebut digelontorkan. 

Selain direncanakan melalui BTT, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang wilayahnya terdapat ternak yang terpapar PMK. Tujuannya, untuk bisa mengupayakan penanganan PMK melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD). 

"Selain itu dalam waktu dekat, berkoordinasi dengan Pemdes untuk membantu peternak dengan mengalokasikan DD ADD yang dimungkinkan untuk bisa membantu peternak. Untuk nilainya, baik dari BTT atau DD, harus memastikan payung hukum. Dan yang kedua harus memastikan validitas datanya. Dan kita tidak hanya bicara di Malang barat saja. Karena di Malang barat ini konteksnya pengendalian," terang Sodiqul.

Hingga saat ini, jumlah ternak sapi yang terpapar PMK di Kabupaten Malang masih terus meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, saat ini sudah ada 4.677 ekor sapi yang terpapar wabah PMK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
razia satpol pp kota batupenolakan ustaz abdul somadKabupaten Malangkasus pmk di jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru