Targetnya Rp 123 Miliar, BPHTB Masih Jadi Andalan Perolehan Pajak Pemkab Malang

Jun 07, 2022 11:06
Ilustrasi pajak.(Foto: Istimewa).
Ilustrasi pajak.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih menjadi andalan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang untuk menjadi penyumbang terbesar dari 10 jenis pajak yang dikelola Bapenda. Padahal tahun ini, atas kebijakan Bupati Malang HM. Sanusi,  tarif BPHTB didiskon dan besarannya menjadi sama dengan tahun lalu. 

BPHTB masih jadi anadalan Bapenda  terlihat dari capaian pajak BPHTB hingga memasuki akhir semester pertama tahun 2022 ini. Perolehan BPHTB menjadi yang tertinggi dari perolehan 9 jenis pajak lainnnya. 

Berdasarkan catatan Bapenda Kabupaten Malang, perolehan pajak BPHTB hingga saat ini sudah mencapai 49,08 persen atau sebesar Rp 60.374.199.494 dari target  Rp 123 miliar. 

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara mengatakan, pihaknya juga secara konsisten memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa transaksi atau besaran tarif tersebut menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

"Itu kenapa, karena transaksi di BPHTB kan bukan menggunakan NJOP (nilai jual objek pajak), tidak menggunakan NJOP PBB, tapi kan menggunakan nilai perolehan," ujar Made. 

Dari pantauannya, nilai perolehan itulah yang kadang masih membuat ramai masyarakat. Sebab, masih ada sejumlah masyarakat yang menilai tarif tersebut terlalu tinggi. Sedangkan Made  berkeyakinan bahwa hal tersebut sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

"Validasi kan bisa dilakukan dengan kita. Kalau memang masih merasa kemahalan, datang saja ke kantor. Kami kan juga punya dasar bahwa penetapannya sekian. Nggak masalah, karena memang undang-undang juga mengamanatkan bisa melakukan negosiasi dengan dinas atau badan pendapatan," kata Made. 

070622_bphtb-primadona-pajak-kabupaten-malang.psd3c4d9262c33b4e93.png

Made menjelaskan, hingga saat ini, selain pajak BPHTB, jenis pajak lain yang perolehannya dinilai sudah cukup bagus adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Dari target perolehan PPJ Rp 81.224.433.386, saat ini sudah tercapai  47,04 persen atau sebesar Rp 38.211.256.622.

Sebagai informasi, pada  2021 lalu, sektor pajak masih mendominasi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang. Dari jumlah PAD sebesar Rp 741 miliar, sekitar 40 persennya atau sebesar Rp 312 miliar berasal dari sektor pajak. 

Tahun ini, seiring dinaikannya target PAD menjadi Rp 978 miliar, target perolehan sektor pajak juga turut dinaikkan menjadi Rp 414 miliar. Menurut Made, hal itu juga dipengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yang juga dinilai semakin bagus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
bapenda kabupaten malangPajak di Kabupaten MalangPAD Kabupaten MalangBerita MalangPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru