Halalkan Produkmu!

Landasan Hukum Sertifikasi Halal, Jaminan Produk hingga Sanksinya bagi Pengusaha

Jun 06, 2022 08:54
Prof Dr Ir Mohammad Bisri, Pemilik Paten SPMHI (Ist)
Prof Dr Ir Mohammad Bisri, Pemilik Paten SPMHI (Ist)

JATIMTIMES - Pemerintah mewajibkan semua produk bersertifikat dan berlebel halal. Hal itu sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pasal Pasal 4, disebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Namun, belum banyak pelaku usaha yang mengantongi sertifikat halal tersebut. Padahal, sertifikat halal sendiri pada dasarnya memberikan manfaat tersendiri bagi pelaku usaha. Terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

060622_non-halal-denda-miliar.psdf8925a3600f57d6e.png

Di mana dalam Islam, terdapat penggolongan jenis makanan yang halal dan haram. Sehingga, sertifikasi halal sendiri merupakan sebuah hal yang penting bagi sebuah produk. Selain untuk menjamin kualitas produk, juga mampu menarik lebih banyak pelanggan. Terlebih, produk halal sejauh ini semakin banyak diminati turis dari berbagai negara non-muslim.

Sertifikat halal sendiri memiliki banyak manfaat bagi sebuah produk. Bahan baku yang digunakan dalam sebuah produk, tentunya akan dengan jelas diketahui asal muasalnya dan jaminan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan mengantongi sertifikasi halal, tentunya akan menjamin kualitas, yang itu akan meningkatkan daya saing global. Dengan kualitas yang terjamin, dimana konsumen telah percaya dengan adanya sertifikasi halal, hal ini juga akan berpengaruh pada adanya peningkatan omset.

Dengan sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.

Berbicara masalah sertifikasi halal, Kementerian Agama telah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penanganan sertifikat halal. Namun, untuk mendapat sertifikasi halal dari lembaga itu, memerlukan proses panjang. Akibatnya, tak sedikit para pelaku usaha kuliner maupun UMKM yang masih belum mengantongi sertifikasi halal.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Halal Center Bahrul Maghfiroh (HCBM) yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Kota Malang, mempunyai solusi yang dapat membantu para pelaku usaha ataupun UMKM.

Melalui Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI), para pelaku usha maupun UMKM dapat melakukan Self Declare atau Ikrar Halal. Hal ini merupakan tahapan awal atau bisa menjadi persiapan ketika nantinya melakukan kepengurusan Sertifikasi Halal.

SPMHI merupakan suatu sistem penjamin internal untuk mengecek kehalalan suatu produk secara internal dan berkala, baik bahan baku dan proses produksinya.

Sistem ini ditemukan oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri untuk membantu UMK dalam melakukan self declare / ikrar halal sebagai tahap awal sertifikasi halal BPJPH. SPMHI telah mendapatkan sertifikat HAKI dengan no. 000169053.

Slamet Widodo, Ketua SPMHI menjelaskan, Self declare merupakan pengakuan dari pemilik usaha, yang menyatakan bahwa produk makanan yang dijual telah dijamin kehalalannya. Self Declare sendiri dikhususkan untuk skala UMKM.

"Kalau pelaku usaha dilepas, bahwa barang saya ini halal, tidak ada supervisinya, tidak ada yang mendampingi maka, juga akan jadi masalah. SPMHI ini menjadi supervisi, ada pertanggungjawaban," jelasnya.

Pelaku usaha yang ingin Self Declare, harus melalui beberapa tahapan. Disini, dimulai dari proses pendampingan, yang mana petugas memberikan penjelasan, bimbingan kepada pelaku usaha. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses verifikasi dengan mendata semua produk, bahan baku hingga proses produksi.

Tahapan selanjutnya adalah, melakukan visitasi. Petugas melakukan pengecekan lapangan, mulai dari bahan baku yang digunakan hingga proses produksinya apakah telah sesuai dengan standar kehalalan. Setelah itu dilanjutkan dengan ikrar halal. Para pelaku usaha yang dalam memenuhi persyaratan, akan mendapatkan sertifikat ikrar halal sebagai tahap awal sertifikasi halal ke BPJPH.

"Semua tergantung pelaku usaha. Bahkan ada juga yang satu hari langsung jadi. Ini karena syarat-syarat sudah terpenuhi, kemudian kita keluarkan. Kita disini juga jemput bola, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang hal ini," paparnya.

Sementara itu, terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tak mengantongi sertifikat halal, maka hal yang perlu diperhatikan adalah proses produk halal (PPH). Dalam Pasal 21 ayat 1 UU 33/2014 disebutkan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelih, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan jika lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari barang tidak halal.

Apabila ketentuan tersebut tak dipenuhi, maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 22.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dan tidak mencantumkannya pada produk sebagaimana ketentuan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1.

Bukan hanya sanksi administratif, UU 33/2014 juga memuat ketentuan pidana. Dalam pasal 56 disebutkan jika pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produknya setelah mendapatkan sertifikat halal, maka akan dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 Miliar.

Kemudian pada Pasal 57 disebutkan, setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang dicantumkan dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar.

Untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mengurus sertifikat ikrar halal atau langsung mengurus sertifikasi halal bisa menghubungi nomor +62813-3367-3000 untuk informasi lebih lanjut mengenai tahapan dan pembiayaan resminya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Sertifikat Halalsertifikasi halalbiaya sertifikat halallandasan hukum sertitikat halallandasan hukum sertifikasi halal

Berita Lainnya

Berita

Terbaru