Pujon Darurat PMK

PMK Terus Meningkat, Dewan Minta Pemkab Malang Berikan Stimulan

Jun 03, 2022 17:17
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin bersama Plt Kepala DPKH Kabupaten Malang Nurcahyo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin bersama Plt Kepala DPKH Kabupaten Malang Nurcahyo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bisa segera mengambil langkah kongkret dalam pengendalian dan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Lantaran hingga saat ini, jumlah ternak sapi terindikasi PMK masih terus meningkat. 

Berdasarkan catatan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, saat ini jumlah sapi yang terindikasi PMK ada sebanyak 2.358 ekor. Jumlah tersebut terakhir di-update pada 1 Juni 2022 lalu. 

"Jadi Pemkab Malang agar segera membuat langkah-langkah strategis terkait dampak sosialnya. Kalau memang ada anggaran yang bisa digerakkan, ya agar segera digerakkan," tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodiqul Amin. 

Menurut politisi Partai NasDem ini, hal tersebut menjadi satu skema yang setidaknya bisa dikaji serius oleh Pemkab Malang. Sebab dirinya menilai, kondisi mewabahnya PMK yang mempengaruhi ekonomi masyarakat ini tentu di luar prediksi semua pihak. Termasuk, pihak DPKH Kabupaten Malang.

"Kondisi ini memang di luar prediksi. Tapi apakah harus menunggu, makanya diperlukan kecepatan akselerasi," imbuhnya. 

Selain itu, Pemkab Malang juga dinilai perlu menunjukan komitmennya dalam penanganan dan pengendalian wabah PMK ini. Sehingga, penanganannya tidak hanya dipasrahkan kepada peternak ataupun lembaga yang secara langsung menaungi aktifitas ekonomi di sektor peternakan. 

"Maka pemerintah juga harus ada stimulan. Misalnya seperti memberikan obat, sambil menunggu vaksin," imbuh Sodiqul.

Bahkan jika diperlukan, untuk memberikan stimulan tersebut, mengingat kondisinya yang cenderung di luar prediksi, ia menyarankan agar ada anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikepras. 

"Maka harus ada anggaran dinas yang harus dikepras, kenapa tidak. Kalau memang pemerintah berkomitmen secara serius, mumpung masih terisolir di Malang Barat," pungkas Sodiqul. 

Sementara itu, Plt Kepala DPKH Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan, dari total sapi terindikasi PMK sebanyak 2.358 ekor tersebut, sekitar 70 persen diantaranya berasal dari Malang Barat. Yakni wilayah Pujon, Ngantang dan Kasembon. Sedangkan sekitar 30 persen sisanya tersebar di 13 kecamatan lain. 

"Per 1 Juni 2022 lalu, jumlah sapi terindikasi PMK yang terlapor ke kami itu sebanyak 2.358 ekor, itu yang tersebar di 16 kecamatan. Yang paling banyak memang di wilayah Malang Barat, Pujon, Ngantang, Kasembon. Itu mendominasi hampir 70 persen yang tersuspect PMK," ujar Nurcahyo. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
razia satpol pp kota batuKabupaten Malangpenolakan ustaz abdul somadkasus pmk di jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru