Jelang Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, Pemkab Malang Masih Tunggu Regulasi Pusat

May 25, 2022 18:34
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.(foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.(foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih belum memutuskan skema untuk menentukan nasib ribuan pegawai honorernya. Hal tersebut berkaitan dengan rencama penghapusan pegawai honorer yang tertuang  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut. Namun, dirinya mengaku bahwa Pemkab Malang telah melakukan langkah antisipatif. 

"Selama ini pemerintah pusat yang mencanangkan seperti itu. Jadi, regulasi yang di bawah kita masih menunggu. Jadi, kita belum bisa melangkah. Namun antisipasi terkait hal itu, kita kan sudah tidak melakukan penambahan honorer," ujar Wahyu. 

Salah satu skema yang saat ini sudah dilakukan adalah perekrutan aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun Wahyu berkeyakinan bahwa pemerintah pusat masih akan mempertimbangkan skema lain terkait keberadaan tenaga honorer saat ini. 

"Skemanya kan menggunakan PPPK. Dan tidak bisa begitu saja memutus honorer. Kemungkinan akan ada skema lain, karena pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan skema lain. Selain dengan model PPPK, mungkin ada model lain," ucap Wahyu. 

Di sisi lain, Wahyu juga tidak memungkiri bahwa saat ini ketersediaan ASN di lingkungan Pemkab Malang masih jauh dari kata cukup. Untuk itu, dirinya berharap bahwa di samping rencana penghapusas tenaga honorer, peran ASN yang ada saat ini bisa lebih dioptimalkan. 

"Ya kita dengan mengoptimalkan tenaga yang ada, walaupun nanti masih belum cukup. Tapi, sementara ini sedikit terbantu dengan (perekrutan) PPPK dan CPNS beberapa waktu lalu," ujar  Wahyu. 

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Pemkab MalangSekda Kabupaten Mlalang Wahyu HidayatBerita MalangCara Download Aplikasi Bling2

Berita Lainnya

Berita

Terbaru