Mengkaji Kebijakan Larangan Ekspor CPO, Timbulkan Pro dan Kontra!

Apr 27, 2022 15:29

JATIMTIMES - Di tengah gonjang-ganjing kasus minyak goreng yang menjadi sorotan yang bermula pada pertengahan agustus 2021 yang berlangsung hingga saat ini. Presiden Jokowi kemudian angkat bicara, pada Jumat (22/4/2022), beliau menyampaikan pernyataan terkait kebijakan minyak goreng. Kebijakan tersebut tentunya mengejutkan sejumlah pihak, dikarenakan Presiden Jokowi menyatakan akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng (CPO). 

Keputusan tersebut muncul setelah Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai pemenuhan kebutuhan pokok. Beliau mengatakan bahwa larangan ini akan berlaku mulai kamis (28 April 2022) hingga batas waktu yang ditentukan kemudian oleh pemerintah. Hal ini juga dipastikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor akan terus dikaji pemerintah dan berakhir setelah ketersediaan minyak goreng mencukupi. Presiden menyampaikan bahwa tujuan dari pelarangan ekspor adalah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, sehingga harapannya harga dapat lebih terkendali.

Tanggapan Pro atas kebijakan 

Meskipun tak banyak tanggapan yang pro dengan kebijakan ini, namun ada yang beranggapan bahwa langkah ini adalah sebagai bukti pemerintah hadir dalam menjaga kebutuhan rakyat. beberapa menilai, kebijakan larangan ekspor yang diambil oleh pemerintah diakibatkan karena berbagai kebijakan yang telah dilakukan selama ini tidak juga berhasil dan tak ada perubahan. Sehingga salah satu jalan pintas yang dapat diambil adalah tindakan ekstrem yaitu melarang ekspor.

Kebijakan ini dianggap untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri yang hingga saat ini masih belum pulih sepenuhnya dari kelangkaan. Harapan dari kebijakan tersebut dapat diyakini oleh sebagian orang sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menstabilkan kembali harga minyak goreng.

Tanggapan Kontra : Negara Terancam Kehilangan Devisa Ekspor

Di sisi lain kebijakan ini memicu banyak sekali kontra, salah satunya yaitu negara terancam kelhilangan devisa ekspor. Efek dari kebijakan larangan CPO ini akan merugikan negara kita sebab pemerintah akan kehilangan devisa dari hasil ekspor komoditas tersebut.

Berdasarkan catatan Bhima (Direktur Celios), pada Maret 2022 ekspor CPO nilainya mencapai 3 miliar dollar AS. Jadi, jika larangan ini dilakukan selama kurun waktu satu bulan penuh, maka negara akan kehilangan devisa sebesar Rp 43 triliun. Dimana angka ini setara 12 persen dari total ekspor non migas. 

Sehingga kebijakan ini juga dapat mengganggu stabilitas rupiah karena devisa ekspor terganggu. Bahkan apabila larangan ini efektif dilakukan maka kapasitas indutri di dalam negeri tidak sanggup untuk menyerap kelebihan pasokan CPO. Sehingga hal ini akan berdampak pada kelebihan pasokan (over supply). 

Data lain menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton, sementara gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia angkanya tembus 46,8 juta ton. Namun dari total tersebut kebutuhan minyak salam negeri hanya 5-6 juta ton atau senilai 10 persennya saja. Lantas untuk sisa produksi akan disalurkan kemana apabila terdapat larangan untuk ekspor. 

Negara tujuan ekspor CPO terbesar dari Indonesia adalan China (mencapai 4,55 miliar dollar AS, India (sebesar 2,46 miliar dollar AS, serta Pakistan (sebesar 2,46 miliar dollar AS). Sehingga akibat dari adanya kebijakan ini tiga negara tersebut juga akan memperoleh dampaknya pula. Dalam kondisi terburuk bisa timbul adanya retaliasi atau pembalasan, yakni dari negara yang merasa dirugikan akan memberhentikan pengiriman bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Solusi yang Direkomendasikan 

Tak sedikit pendapat pendapat yang menyarankan untuk kembali pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) CPO 20 Persen. Dikarenakan 20 persen dari total ekspor untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri sudah dirasa lebih dari cukup. Langkah tersebut dianggap lebih baik karena dampaknya dirasa tidak akan sebesar apabila melarang ekspor CPO yang akan berdampak pada banyak sektor serta pihak pihak yang terkait. 

Selain itu langkah yang dapat diambil serta yang banyak direkomendasikan oleh beberapa pihak adalah, untuk meningkatkan pengawasan terhadap indutri minyak goreng, karena pengawasan akan menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di dalam negeri. 

Bhima (Direktur Celios) menilai “Pemerintah gagal melakukan pengawasan terhadap industri minyak goreng, khususnya Kementerian Perdagangan”. Beliau menyarankan “Adanya pergantian Menteri Perdagangan karena kegagalan pengawasan internal yang berujung dengan permainan izin ekspor. Kemudian pendataan harus terintegrasi dan divalidasi agar volume keluar masuknya produk sawit menjadi jelas. Kemudian KPK dan BPK harus dilibatkan secara intens khususnya di skema subsidi minyak goreng”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
ruang mahasiswaAngelita MelatiJabal Akbar Al Hakam

Berita Lainnya

Berita

Terbaru