Sistem Problem-Posing Education terhadap Pendidikan di Indonesia

Apr 25, 2022 19:53

JATIMTIMES - Sejak awal tahun 2013 hingga tahun 2014, kurikulum 2006 atau KTSP ( kurikulum tingkat satuan pendidikan ) diganti secara bertahap dengan kurikulum 2013 atau K13. Penggantian kurikulum ini bertujuan untuk merangsang warga negara Indonesia agar kreatif, inovatif, dan afektif. 

Dimana pada kurikulum ini siswa-siswi dirangsang untuk berpikir kritis dengan melakukan presentasi dan diskusi bersama mengenai suatu materi dan guru bertugas sebagai fasilitator yang membimbing para siswa di kelas. Penerapan kurikulum ini sejalan dengan sistem pembelajaran milik Paulo Freire yang dinamakan “problem-posing education atau pendidikan hadap masalah”. 

Adanya penerapan kurikulum ini dinilai dapat menimbulkan hal positif bagi generasi bangsa untuk kedepannya. Akan tetapi, dalam penerapanya sendiri masih berjalan dengan kurang optimal. Contohnya saja beberapa guru ketika siswanya mendapatkan rangsangan untuk berpikir kritis, tidak selalu dapat menerima dengan baik yang berakhir, merendahkan hasil pemikiran siswanya. Jika hal yang sama terus berulang dapat mengakibatkan siswa tersebut di kemudian hari memiliki kepercayaan diri yang rendah, di saat ingin menyampaikan pendapatnya atau pun hanya untuk sekedar bertanya.

Dalam sistem pembelajaran  Freire guru dan murid secara bersamaan menjadi subjek dan disatukan dengan objek yang sama. Guru melibatkan diri menjadi rekan murid yang berdialog dan berpikir bersama akan pembahasan suatu topik, peran guru sendiri untuk merangsang daya pemikiran kritis siswa (Freire, 2008). 

Apabila terjadi perbedaan pendapat selama proses diskusi, mereka secara bersamaan berusaha untuk menemukan jalan keluar hingga memiliki pandangan yang sama akan suatu topik pembahasan. Cara komunikasi yang diterapkan Freire dalam sistem pendidikannya membuat kedua belah pihak secara bersamaan saling mengembangkan kemampuannya dalam berpikir kritis.

Pada kurikulum pendidikan sebelumnya mirip dengan sistem pendidikan lama yang disebut Freire “sistem bank”, di mana guru menjadi subjek yang mempunyai pengetahuan. Sedangkan, murid menjadi objek menjadi penyaluran ilmu dari gurunya yang hanya menerima tanpa adanya diskusi yang terjadi. 

Komunikasi antar murid dan guru pada sistem ini tidak terjalin dengan baik (Freire, 2008). Adanya peran mengetahui dan diketahui berupa ceramah oleh guru dan hafalan yang diberlakukan pada sistem ini menjadi ciri khas tersendiri bagi “sistem bank”. Sistem problem posing milik Freire menggantinya dengan dialog dan refleksi pada setiap materi yang dibahas.

Harapan dari adanya sistem K13 sendiri yaitu untuk meninggalkan “Sistem Bank” yang di maksud oleh Freire dan mengubah menjadi sistem pendidikan yang lebih baik lagi bagi generasi bangsa. Penerapan sistem pendidikan K13 tidak hanya terkendala pada pemahaman guru, siswa pun mengalami hal yang sama. Ditambah lagi kebanyakan siswa di Indonesia sudah terbiasa dengan pendidikan “sistem bank”. 

Belum lagi, kurangnya motivasi belajar siswa untuk dapat belajar mandiri semakin mempersulit penerapan sistem K13 yang ada di Indonesia. Maka dari itu, penting bagi guru untuk bertanggung jawab dalam mengkondisikan suasana belajar yang cocok bagi siswa agar kegiatan belajar mengajar terjalin dengan efektif.

Kebebasan yang selalu di tegaskan sistem Freire bukan berarti guru tidak mendapatkan peran mutlak di kelas, sehingga siswa merasa setara dengan gurunya. Akan tetapi, guru membantu para siswa supaya memiliki rasa tanggung jawab, dimulai dengan meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan siswa. 

Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menciptakan suasana positif dan menambahkan kegiatan yang dapat mengembangkan rasa hormat, seperti bekerja dalam tim. Bekerja dalam tim sendiri cenderung berhasil bagi siswa ketika mempelajari dan meningkatkan cara berbicara, mendengarkan, dan tenggang rasa. Tidak kalah pentingnya pula bagi guru untuk memusatkan pembelajaran pada bahasa, pengalaman, dan budaya siswa. 

Walaupun tidak keseluruhan dari isi pembelajaran K13 mirip dengan sistem yang dimiliki Freire, akan tetapi konsep yang dimiliki kedua sistem ini terdapat kemiripan. Dimana paternalisme masih menjadi salah satu masalah serius yang menghambat penerapan sistem K13. Paternalisme sendiri yang disebutkan oleh kata pengantar buku pendidikan kaum tertindas karya Paulo Freire merupakan tindakan seseorang yang membatasi kebebasan orang lain atau suatu kelompok demi kebaikannya sendiri.

Dehumanisasi nyatanya masih melekat erat pada pendidikan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Contoh mudahnya yaitu seringkali mahasiswa dan mahasiswi Indonesia mengalami kesulitan ketika menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, padahal mahasiswa di gadang-gadang sebagai agent of change. Akan tetapi, pemerintah kerap kali tutup mata seakan tidak mau mendengar pendapat dari generasi mudanya. 

Sedangakan, dalam dunia pendidikan sendiri dehumanisasi berkaitan dengan “sistem bank” yang ada pada pembahasan sebelumnya. Akan sulit kiranya untuk menciptakan humanisasi apabila kesadaran pada hak-hak individu terhadap individu lain belum terpenuhi.

Belum usai masalah pembahasan humanisasi dan dehumanisasi ditambah lagi dengan paternalisme  yang disebutkan oleh Freire dalam bukunya. Dimana seseorang bertindak membatasi kebebasan orang lain atau suatu kelompok demi kepentingan dirinya. 

Paternalisme sendiri memang bukan hal baru di Indonesia. Dari mulai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang sempat menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa. Kemudian, diperparah oleh imbauan DIKTI KEMENDIKBUD dengan nomor 1035/E/KM/2020 yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi berisi sosialisasi UUCK. Surat imbauan ini dirasa mengekang kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh para mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia.

Sistem pendidikan Paulo Freire akan sulit untuk diterapkan apabila paternalisme dan moralitas yang rendah masih melekat dengan erat sehingga menghambat perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, ditambah lagi orang-orang yang berkuasa seringkali menyalahgunakan kekuasaannya sehingga orang yang tertindas semakin tergilas.

Pemerintah memang sangat berperan aktif terhadap keberlangsungan pendidikan yang ada di Indonesia dan bertanggung jawab penuh pada keberhasilan dari penerapan sistem-sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga, menciptakan generasi bangsa yang diharapkan dapat bersaing dengan bangsa lain. Moralitas yang positif pun tidak kalah penting dimiliki generasi bangsa untuk kedepannya. Agar tidak terjadi penyelewengan seperti yang dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki generasi muda yang terbebas dari penindasan hendaknya penerapan sistem pendidikan yang optimal beriringan dengan moralitas positif yang dimiliki pemimpin bangsa. Sehingga humanisasi generasi bangsa dapat terjaga. Tidak kalah penting kebebasan yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan berarti seseorang dapat sewenang-wenang dengan hak-hak yang dimiliki orang lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
ruang mahasiswaProgram K13Kurikulum 13Festival Ramadan UnisbaPendidikan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru