Berikan Nilai Tinggi untuk Predikat KLA Utama, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Tunggu Penuntasan Dua Peraturan Ini

Apr 18, 2022 13:31
Kepala Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani saat ditemui di Balaikota Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Kepala Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani saat ditemui di Balaikota Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang telah selesai melakukan penilaian mandiri terkait status Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022. 

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani mengatakan, penilaian KLA secara mandiri ini dilakukan sekitar Bulan Maret 2022 lalu. Di mana dari hasil penilaian dan evaluasi mandiri oleh Dinsos-P3AP2KB beserta tim dari berbagai elemen masyarakat, di dapatkan bahwa Kota Malang sudah masuk kategori KLA Utama. 

"Kalau penilaian mandiri sih kita sudah 990. Sudah masuk kategori utama. Tapi itu penilaian mandiri ya, kalau di lapangannya kan juga belum tahu," ungkap Penny kepada JatimTIMES.com, Senin (18/4/2022). 

Penny pun mengakui, ketika mengisi jawaban pada aplikasi untuk penilaian mandiri KLA, pertanyaan yang diajukan melalui sistem tersebut sangat banyak. Terlebih lagi, jika melihat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dalam melakukan penilaian mandiri KLA didasarkan pada 24 indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan lima klaster.

Setidaknya untuk kelembagaan terdapat tiga indikator, yakni Peraturan Daerah tentang KLA; penguatan kelembagaan KLA; serta peran lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak. 

Kemudian, untuk lima klaster tersebut terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan yang terdiri dari tiga indikator yakni anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan pelembagaan partisipasi anak. 

Lalu kedua, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang terdiri dari lima indikator yakni pencegahan perkawinan anak; penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga; Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI); standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik. 

Ketiga, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang terdiri dari enam indikator yakni persalinan di fasilitas kesehataan; status gizi balita; Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah dua tahun; fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; lingkungan sehat; dan ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok. 

Keempat, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri dari tiga indikator yakni wajib belajar 12 tahun; Sekolah Ramah Anak (SRA); serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. 

Kelima, klaster perlindungan khusus yang terdiri dari empat indikator yakni pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang dibebaskan dari pekerja anak, dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS, pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik. 

Kemudian pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. 

"Yang kita kurang itu Perda KLA itu nggak ada. Itu nilainya tinggi. Terus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak itu nggak ada. Yang jelas dua itu tinggi nilainya," kata Penny. 

Di mana untuk progres Perda KLA Kota Malang saat ini draf perda sudah masuk antrean pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di urutan kesembilan. Diperkirakan tahun 2022 ini Perda KLA Kota Malang sudah rampung dan dapat dijalankan. 

Sedangkan untuk pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak saat ini masih dalam tahap pengkajian. Di mana untuk pembentukan sebuah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kata Penny memerlukan Peraturan Walikota Malang. 

"Kalau UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kan cukup Perwal saja ya. Semoga bisa tahun ini (2022)," ujar Penny. 

Nantinya, penilaian secara mandiri terkait KLA ini bertujuan untuk memberikan acuan data kepada pemerintah pusat terkait peninjauan serta verifikasi faktual (verfal) di lapangan. Di mana berdasarkan data pada aplikasi yang tersedia tersebut, pemerintah dapat memilih dan memilah daerah mana saja yang akan dikunjungi untuk dilakukan verfal di lapangan sekitar Bulan Mei-Juni 2022. 

"Kan nggak semua se-Indonesia dikunjungi juri. Mungkin melalui sample, Jawa Timur berapa, itu melihatnya ya dari aplikasi itu. Kalau saya memang suka di kunjungi dan di verfal lapangan. Karena bisa lebih tahu kurangnya," pungkas Penny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Dinsos P3AP2KB Kota MalangTambak tidak berizin

Berita Lainnya

Berita

Terbaru