Bantah Tuduhan yang Sebut Peduli Lindungi Melanggar HAM, Mahfud MD: AS Lebih Banyak Dilaporkan

Apr 16, 2022 12:41
Sumber gambar : instagram.com/pedulilindungi
Sumber gambar : instagram.com/pedulilindungi

JATIMTIMES - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan tegas membantah tudingan Amerika Serikat (AS) yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Dia mengungkapkan, program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat.

Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.

Mahfud berpendapat bahwa aplikasi peduli lindungi sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah dalam era pandemi. Pasalnya, berkat penggunaan aplikasi tersebut pemutusan penularan virus corona dapat berkurang dengan pesat. Bahkan hingga pada varian Delta dan Omicron.

Mahfud juga berpendapat bahwa di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya.

"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021, misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali," ujar Mahfud dalam menanggapi tudingan dari Amerika Serikat.

Kendati demikian, unggahan di laman resmi Kementerian Luar Negeri AS mengenai laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices terkait penegakan HAM diberbagai negara  yang menerima bantuan dari Amerika Serikat dan anggota PBB sepanjang 2021 masih banyak diperbincangkan. 

Dalam laporan tersebut, disebutkan sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merasa khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi, serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.

Pada laporan itu disebutkan sejumlah data yang ditakutkan disalahgunakan oleh pemerintah. Data tersebut antara lain mengenai privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal.

Meskipun demikian, bagi Mahfud hal tersebut justru tidak mengelaborasi mengenai pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya, Amerika Serikat juga tidak menyebutkan secara lengkap mengenai laporan pelanggaran HAM tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Mahfud MDAplikasi Peduli LindungiPelanggaran HAMremisi idul fitriberita viral

Berita Lainnya

Berita

Terbaru