Duduk Bersama Aliansi Cipayung Kota Malang, Ketua DPRD Komitmen Teruskan Tuntutan ke Pusat

Apr 14, 2022 19:59
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dan Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa duduk bersama massa aksi Aliansi Cipayung Kota Malang di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (14/4/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dan Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa duduk bersama massa aksi Aliansi Cipayung Kota Malang di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (14/4/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Setelah berlangsung kurang lebih dua jam, ratusan massa aksi dari Aliansi Cipayung Kota Malang akhirnya ditemui Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika dan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah, Kamis (14/4/2022).

Aliansi Cipayung Kota Malang sendiri terdiri dari lima organisasi mahasiswa.  Yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto dan Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa turut mendampingi. Sempat terjadi permintaan dari ratusan massa aksi agar Made dan Rimzah naik ke atas mobil komando. 

Namun, akhirnya di tengah teriknya matahari, massa aksi meminta semua pihak duduk bersama, termasuk pihak DPRD Kota Malang serta kepolisian yang berjaga. Alhasil, Made, Rimzah, Kombes Pol Budi Hermanto dan Letkol Kav Heru Wibowo Sofa duduk merasakan panasnya terik matahari bersama ratusan massa aksi di tengah Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah. 

Made mengatakan, pada aksi yang digelar oleh Aliansi Cipayung Kota Malang kali ini, terdapat lima tuntutan.  Lima poin tuntutan dari Aliansi Cipayung Kota Malang yakni pertama, menuntut pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI untuk membuka transparansi data mafia serta mendesak Kementerian Perdagangan RI mengatur dan memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dalam aturan baru. 

Kedua, mendesak Pemerintah Kota Malang melakukan transparansi kinerja satgas minyak goreng daerah dan wajib melakukan intervensi terhadap harga pasar minyak goreng di Kota Malang. Ketiga, menuntut pemerintah untuk segera menindaklanjuti penurunan BBM jenis pertamax sesuai harga semula.

Keempat, menuntut pemerintah dan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Kementerian BUMN RI menjaga ketersediaan dan harga pertalite serta jenis BBM subsidi lainnya tetap terjangkau oleh rakyat. Kelima, menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen. 

Massa aksi.

Ketua DPRD pun berkomitmen untuk menerima lima poin tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Cipayung Kota Malang tersebut. Ditambah lagi 25 poin tuntutan yang telah disampaikan oleh Badan Eksekutif Malang (BEM) Malang Raya saat aksi demonstrasi disertai ribuan massa pada Selasa, 12 April 2022 kemarin. 

"Saya telah berkoordinasi dengan sekretariat DPR/MPR RI agar tuntutan BEM Malang Raya dan Aliansi Cipayung Kota Malang  ditindaklanjuti oleh DPR RI," ungkap Made kepada ratusan massa aksi Aliansi Cipayung Kota Malang, Kamis (14/4/2022). 

Politisi yang juga etua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini menambahkan,  jika tuntutan-tuntutan yang dibawa Aliansi Cipayung Kota Malang dan BEM Malang Raya dapat disetujui dan dijalankan, maka hal itu keberhasilan bersama. 

"Jika belum berhasil, ayo terus kita kawal, kita berada di jalur yang sama, bersama rakyat miskin juga, jangan berpikir negatif dulu. Kita cari sama-sama solusinya. Saya atas nama ketua DPRD Kota Malang, kita duduk bersama," ungkap Made. 

Kemudian, ketika duduk bersama, perwakilan massa aksi membacakan lima poin tuntutan Aliansi Cipayung Kota Malang. Saat akan ditandatangani oleh Made dan Rimzah, terdapat protes dari beberapa massa aksi. Pasalnya, telah disepakati untuk tanda tangan dilakukan oleh ketua DPRD Kota Malang beserta masing-masing ketua fraksi di DPRD Kota Malang. 

Made pun langsung menjelaskan,bahwa dalam menjalankan tugas, dirinya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan, fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

"Hanya ada satu stempel ketua DPRD. Stempel fraksi tidak bisa mewakili. Saya mewakili 45 anggota dewan. Tandat angan dan stempel ketua DPRD Kota Malang kita kirim ke pusat dan tunggu arahan selanjutnya," jelas Made. 

Akhirnya, masing-masing pimpinan lima organisasi mahasiswa Aliansi Cipayung Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika serta Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah telah menandatangani nota kesepahaman antara Aliansi Cipayung Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. 

Sementara itu, perwakilan massa aksi Aliansi Cipayung Kota Malang sekaligus Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Malang Muhammad Sa'i Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu 3 x 24 jam atas respons tuntutan yang telah diserahkan kepada DPRD Kota Malang.  "Jika 3 x 24 jam tidak terlaksana, akan kami duduki lagi DPRD Kota Malang," tegas Sa'i. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Tuntutan ke pusatKetua DPRD Kota MalangPendemo didatangi polisiberita kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru