DPUPRPKP Kota Malang Ungkap Dua Solusi Penanganan Bangunan di Sempadan Sungai

Apr 09, 2022 17:27
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi saat ditemui awak media usai meninjau lokasi enam bangunan ambrol di Jalan Muharto Gang 5B, Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (6/4/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi saat ditemui awak media usai meninjau lokasi enam bangunan ambrol di Jalan Muharto Gang 5B, Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (6/4/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang mengungkap dua solusi penanganan bangunan di sepanjang sempadan sungai yang kerap kali rawan ambrol ketika datang hujan deras yang membuat volume air sungai meningkat. 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan, dua solusi penanganan bangunan di sempadan sungai tersebut yakni relokasi bangunan atau pembangunan pelengsengan. 

Namun, dari dua solusi yang diungkapkan oleh Diah, semuanya masih terhambat. Pasalnya, untuk melakukan relokasi masyarakat yang bertempat tinggal di sempadan sungai, pihaknya mengalami kesulitan terkait pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru. 

"Kita sebenarnya punya rusunawa, tapi sudah penuh semua dan kita belum punya satu lokasi untuk membangun rusunawa lagi. Jadi, opsi relokasi belum memungkinkan sekarang," ungkap Diah. 

Lalu terkait solusi pembangunan pelengsengan di sempadan sungai, Diah  mengaku hal itu merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), serta Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.  "Pelengsengan kita terhambat karena harus koordinasi dulu dengan provinsi kan," kata Diah. 

Selain itu, pembangunan pelengsengan juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga tidak memiliki anggaran yang mencukupi jika harus dibangun pelengsengan.

Namun, soal  solusi dalam waktu dekat, DPUPRPKP akan berkirim surat kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk menyampaikan kondisi lapangan bangunan-bangunan rumah yang ambrol di kawasan sempadan sungai.  "Kita sampaikan kondisi lapangan. Kalau seumpama ada dana isidentilnya di sana (Pwmerintah Provinsi Jatim), bisa dialihkan ke sini," ujar Diah. 

Menurut Diah, selama Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat (Kementerian PUPR) memiliki dana insidentil yang dapat dilakukan pembangunan pelengsengan, masalah pendanaan akan terselesaikan.  "Selama ada dana dan ada lahan, sebenarnya klir. Saya yakin PUPR ada anggaran. Nanti kita komunikasikan agar segera tertangani," terang Diah. 

Seperti diketahui, telah terjadi dua peristiwa ambrolnya bangunan rumah di Kota Malang yang berada di kawasan sempadan Sungai Brantas. Pertama pada hari Selasa (5/4/2022) lalu di Jalan Muharto Gang 5B, Kotalama, Kecamatan Kedungkandang yang menyebabkan enam rumah ambrol. Kedua pada hari Jumat (8/4/2022) di Jalan Tapak Siring, Samaan, Kecamatan Klojen yang menyebabkan bagian dua rumah mengalami ambrol di sempadan sungai yang curam. 

Sementara itu, sebenarnya Diah pun menyadari bahwa bangunan di kawasan sempadan sungai menyalahi aturan. Sebab, ada dasarnya, sempadan sungai sendiri berfungsi untuk memberikan ruang jika volume air sungai naik.

Namun, dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah daerah juga harus memahami aspek sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan di tengah masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan hingga pekerjaan.  "Cuma kita harus lihat orang. Kalau mampu, nggak mungkin lah beli di situ. Jadi, kita mesti memahami secara sosial," pungkas Diah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
balap liar di pamekasanDPUPRPKP Kota MalangBerita MalangPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru