Muncul Legal Opinion Kritisi Pengangkatan Senat Akademik Universitas UB, Begini Isinya

Apr 06, 2022 15:29
Kampus Universitas Brawijaya (UB) (istimewa)
Kampus Universitas Brawijaya (UB) (istimewa)

JATIMTIMES - Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Brawijaya (UB) nampaknya kini menyisakan problem. Hal ini ditandai dengan beredarnya Legal Opinion atau Pendapat Hukum tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat UB berdasarkan Keputusan Rektor UB nomor 667 tahun 2021 tentang Kepengurusan Senat UB dan implikasi hukumnya terhadap status Ketua dan Sekretaris UB sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Dalam Legal Opinion tersebut dijelaskan perihal status UB sebelum PTNBH kekosongan pimpinan Senat UB periode 2021-2025, disertai dengan berbagai penjelasan dan dasar hukum ataupun aturannya. Dijelaskan juga terkait status UB setelah PTNBH dan juga terkait pembentukan Senat Akademik Universitas (SAU) setelah UB PTN BH.

Setelah dengan berbagai penjelasan, dalam Legal Opinion ini terdapat 8 kesimpulan yang menjadi fokus. Pertama, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB, sejak Februari 2021 telah terjadi kekosongan Pimpinan Senat UB karena masa jabatan Prof Dr Ir Ariffin MS sebagai Ketua Senat dan Prof Iwan Triyuwono sebagai Sekretaris Senat UB Periode 2017 - 2021 telah berakhir pada tanggal 19 Februari 2021.

Kemudian setelah itu tidak pernah dilakukan Rapat Pleno Senat UB untuk memilih Ketua dan Sekretaris Senat Periode 2021 - 2025, seperti perintah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta UB dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya.

Kedua, bahwa penerbitan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 667 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Senat UB, yang mengangkat dan menetapkan  Prof Dr Ir Ariffin MS sebagai Ketua Senat dan Prof Iwan Triyuwono, SE sebagai Sekretaris Senat UB, adalah keputusan sepihak di luar kewenangan Rektor UB karena tidak didasarkan pada Berita Acara Pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Brawijaya Periode 2021 - 2025.

Oleh karena itu, Keputusan Rektor UB seperti dimaksud di atas adalah tidak mempunyai dasar legalitas seperti diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta UB dan Peraturan Rektor UB Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya yang masih berlaku, sehingga menjadi Batal Demi Hukum.

Ketiga, bahwa sampai tanggal 18 Oktober 2021 (tanggal penetapan UB sebagai PTNBH), kinerja Senat UB berjalan dengan tidak dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat yang mempunyai legalitas hukum. Oleh karena itu, semua keputusan maupun Peraturan Senat UB yang diterbitkan sejak tanggal 19 Pebroari 2021 sampai tanggal 18 Oktober 2021 adalah tidak mempunyai legitimasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya, termasuk Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas untuk Pertama Kali (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 52).

Keempat, bahwa setelah UB ditetapkan menjadi PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UB (tertanggal 18 Oktober 2021), pemilihan anggota Senat Akademik Universitas (SAU) didasarkan pada Peraturan Senat UB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas untuk pertama kali, yang sudah batal demi hukum.

Oleh karena itu, keberadaan SAU UB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 6110 Tahun 2021 tentang Senat Akademik Universitas adalah tidak mempunyai dasar legalitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang PTNBH UB, termasuk Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 6171 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, yang mengangkat dan menetapkan Prof Dr Ir Ariffin sebagai Ketua dan Prof Iwan Triyuwono SE, sebag5al Sekretaris SAU, adalah Batal Demi Hukum.

Kelima, bahwa telah terjadi kesalahpemaknaan Dewan Profesor sebagai perangkat SAU seperti dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang PTNBH UB. Dalam hal ini, ratio legis pembentukan Dewan Profesor sebagai perangkat SAU adalah untuk mewadahi para Profesor yang tidak (terpilih) menjadi anggota SAU, karena setelah UB menjadi PTNBH tidak semua Profesor otomatis menjadi anggota SAU seperti sebelumnya.

Tetapi, keterwakilan Profesor sebagai anggota SAU dibatasi maksimal 3 (tiga) orang Profesor dari masing-masing Fakultas, sehingga dibentuk Dewan Profesor untuk mewadahi sumber daya Profesor di luar anggota SAU dengan fungsi dan tugas yang berbeda dengan SAU sebagai organ UB.

Keenam, dengan demikian, Profesor yang sudah menjadi anggota SAU menjadi tidak fair kalau juga menjadi anggota Dewan Profesor sebagai perangkat SAU yang memiliki tugas dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik, yang berbeda dengan tugas SAU sebagai organ UB.

Oleh karena itu, para Profesor yang sudah menjadi anggota SAU harus berkonsentrasi melaksanakan tugasnya sebagai organ UB untuk menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan bidang akademik.

Ketujuh, bahwa dalam proses pembentukan dan penetapan keanggotaan Dewan Profesor telah terjadi kesalahpemaknaan eksistensi Dewan Profesor sebagai perangkat SAU, di mana para Profesor yang sudah menjadi anggota SAU juga ditetapkan sebagal anggota Dewan Profesor.

Lebih dari itu, dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor yang diselenggarakan dalam Rapat Pleno SAU pada tanggal 18 Januari 2022 telah terjadi manipulasi mekanisme dan persyaratan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, di mana oleh pimpinan rapat dikatakan bahwa persyaratan menjadi calon Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor harus berasal dari Profesor yang menjadi anggota SAU, sehingga menutup ruang dan hak para Profesor yang bukan anggota SAU untuk dapat dipilih dan menjadi Pimpinan Dewan Profesor.

Kedelapan, dari rangkaian uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi masalah hukum krusial yang mencederai kepercayaan dan kewibawaan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam kaitan dengan tata kelola dan kinerja Senat UB (sebelum menjadi PTNBH) dan pembentukan SAU UB serta pamahaman dan pemaknaan eksistensi Dewan Profesor (setelah menjadi PTNBH), termasuk dalam kaitan dengan penerbitan Peraturan Senat UB, Peraturan SAU, dan Keputusan Rektor UB (sebelum dan setelah UB menjadi PTNBH), yang tidak mempunyai dasar legalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dalam Legal Opinion yang beredar itu, dijelaskan dengan maksud untuk mengkaji secara kritis terkait tiga hal. Pertama, status hukum Pimpinan Senat UB sebelum UB ditetapkan menjadi PTNBH, khususnya mengenai penetapan Ketua dan Sekretaris Senat dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 667 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Senat Universitas Brawijaya; apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 47 Tahun 2015 tetang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya.

Kedua, akibat hukum (legal consequence) dari kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Senat UB Periode 2021 - 2025 sebelum dan setelah UB ditetapkan menjadi PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya.

Kemudian ketiga, kerancuan pemahaman ketentuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang PTNBH UB, khususnya mengenai Pimpinan Senat Akademik Universitas dan pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas (SAU) serta pemahaman mengenai Devwan Profesor sebagai perangkat SAU setelah UB menjadi PTNBH.

Menanggapi Legal Opinion tersebut, Ketua SAU,  Prof Dr Ir Ariffin MS, ketika dihubungi via WhatsApp maupun telfon belum memberikan respons. Begitupun ketika coba ditemui di sekretariat pendaftaran Bakal Calon Rektor, yang bersangkutan belum bisa ditemui.

Sementara itu, Sekretaris SAU, Prof Iwan Triyuwono, ketika coba dihubungi masih belum bisa menjelaskan dan memberikan pendapat perihal Legal Opinion tersebut. Saat ini pihaknya beralasan masih terdapat sebuah kegiatan.

"Masih ada acara Dikti, maaf," balasnya.

Sementara itu, salah satu guru besar dan juga bakal calon Rektor Prof Dr Ir Imam Santoso, MP, menyampaikan jika perihal pengangkatan Senat tentunya sudah sangat legal dan fair.

"Ketika kita di forum, tentunya banyak kepala, pasti punya perbedaan persepsi. Ketika itu diperdebatkan dalam sebuah forum dalam argumentasi maka terjadilah itu (legal opinion)," jelasnya.

Sepanjang keputusan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka itu bukan menjadi masalah dan tetap berlaku, sehingga keputusannya menjadi legal.

Kemudian, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) yang juga bakal calon Rektor, Drs Andy Fefta Wijaya MDA PhD, menjelaskan, tentunya semua berjalan dengan tahapan-tahapan yang ada.  Bilamana muncul legal opini menurutnya hal tersebut merupakan sah-sah saja.

"Ketika mereka diberi ruang berekspresi, walaupun berekspresinya menggunakan jalur seperti itu," jelasnya.

Menurutnya, proses selama ini telah berjalan sesuai proses yang ada dan telah menjalani pengesahan-pengesahan secara resmi. Hasil dari proses tersebut juga telah diterima oleh pusat.

"Jadi kita berjalan sesuai koridor yang ada saja, kalau ada legal opinion ya kita hormati pakai hak demokrasi," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Universitas BrawijayaRektor Universitas Brawijayasenat ubpemilihan senat ubsinopsis ikatan cinta 6 april 2022Berita PendidikanBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru