Pemerintah Target Angka Stunting Kurang dari 14% pada 2024

Mar 20, 2022 16:12
Menko PMK RI Muhadjir Effendy didampingi Wabup Malang Didik Gatot Subroto.(Foto: Istimewa).
Menko PMK RI Muhadjir Effendy didampingi Wabup Malang Didik Gatot Subroto.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang, pemerintah berupaya terus menekan angka stunting. Saat ini angka stunting di Indonesia masih sebesar 24,6 persen. 

Untuk menuju tahun 2045 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Memko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa angka stunting ditargetkan bisa turun sbeesar 3 persen setiap tahun. 

Dirinya menyebut bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung, ternyata menjadi salah satu kendala pemerintah untuk menekan angka stunting. Meskipun saat ini angka stunting tercatat sudah turun sekitar 1,7 persen. 

"Jadi kalau mau naikkan target menjadi 3 persen per tahun, sebetulnya tinggal naikkan 1,3 persen per tahun saja. Itu insya Allah bisa dengan kebijakan yang sudah di arahkan oleh presiden," ujar Muhadjir. 

Dirinya juga mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan hal vital untuk dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menargetkan bahwa ahun 2024 mendatang, angka stunting sudah dapat ditekan hingga kurang dari 14 persen. 

"Kalau itu tidak segera ditangani dengan sungguh sungguh ya lewat nanti bonus demografi kita. Karena penanganan stunting ini menjadi vital untuk pembangunan Indonesia kedepan, khususnya menyongsong Indonesia emas 2045," terang Muhadjir. 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk dapat menekan angka stunting adalah dengan mengalihkan kewenangan penanganannya kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Kementerian Kesehatan. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, stunting tidak lagi disebut sebagai penyakit, namun lebih kepada pembangunan keluarga. 

Dirinya juga berharap agar penanganan permasalahan stunting juga dilakukan secara aktif oleh pendamping keluarga yang ada di setiap desa. Apalagi pendamping tersebut juga telah dibekali aplikasi peaporan yang sudah terintegrasi ke pemerintah pusat secara real time. 

"Jadi, mereka bisa mengirim pesan berkaitan stunting di masing masing daerahnya yang paling bawah, yakni tingkat desa. Sehingga kita bisa segera mengambil langkah tindakan kalau memang ada masalah," imbuh Muhadjir. 

Sedangkan saat ini, daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu karena angka stunting di provinsi NTT masih menjadi yang tertinggi. 

"Jadi, ada provinsi dengan angka absolut maupun prevalensinya sama sama tinggi seperti di Nusa Tenggara Timur. Maka NTT akan menjadi perhatian khusus karena angka absolut dan prevalensinya tinggi," pungkas Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
stuntingMenko PMK Muhadjir EffendyBerantas stunting

Berita Lainnya

Berita

Terbaru