UU IKN Digugat ke MK, KSP Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Sudah Final dan Tak Perlu Diperdebatkan Lagi

Mar 17, 2022 13:47
Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko (Foto : Kantor Staf Presiden RI)
Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko (Foto : Kantor Staf Presiden RI)

JATIMTIMES - Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Moeldoko mengatakan, pemindahan IKN di Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR yang diwujudkan dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

“Pemindahan IKN sudah final. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tegas Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3/2022). 

Moeldoko menyatakan, keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah melalui proses panjang, hingga akhirnya muncul undang-undang dan pembentukan Badan Otorita IKN sebagai pelaksananya.

Berbagai aturan turunan pun sudah disiapkan sebagai landasan hukum dan acuan dalam implementasi di lapangan. Untuk itu, kata dia, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar Otorita IKN bisa bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi di tengah-tengah himpitan waktu yang terus berjalan. 

“Pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” pesan Moeldoko

Moeldoko secara tegas juga menyampaikan, bahwa pemindahan IKN untuk mengakhiri persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Selain itu, ujar dia, pemindahan IKN juga menjadi jawaban atas tantangan masa depan, terutama menghadapi ancaman pemanasan global yang berdampak serius bagi lingkungan dan kondisi sosial.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengungkapkan, dampak pemanasan global sudah terjadi.  Seperti adanya fenomena kenaikan permukaan laut dan kegagalan panen. Melihat kondisi tersebut, tambah dia, saat ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah, yakni dengan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). 

“Ibu Kota Nusantara dengan konsep “smart forest city” perlu kita wujudkan agar dapat menjadi showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah siap berubah. Sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang penuh bencana dan meninggalkan ketidakpedulian terhadap masa depan generasi berikutnya,” jelas Moeldoko. 

Dalam kaitan soal polemik status tanah di wilayah IKN, Moeldoko memastikan, bahwa  Kantor Staf Presiden bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan melakukan percepatan penyelesaiannya dengan sistematis dan sinergis. Sehingga ke depan tidak memunculkan permasalahan agaria.  

“Kami (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” terangnya. 

“Kantor Staf Presiden (KSP) juga berkomitmen untuk mengawal pembangunan IKN melalui proses akselerasi dan debottlenecking. Salah satu yang akan kami kawal adalah memastikan berjalannya tatakelola pemerintahan yang baik, untuk mencegah korupsi dan membangun integritas dalam keseluruhan proses pembangunan IKN,” pungkas Moeldoko. 

UU IKN Disidang MK

Seperti diketahui, kritik terhadap UU IKN terus bermunculan. Sebelumnya, RUU IKN ini telah disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu.  UU tersebut terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota. Bahkan, UU IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah warga yang menamakan diri sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). 

PNKN sendiri digawangi oleh mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mantan anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara, politikus Agung Mozin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, dan 7 orang lainnya. Dilansir dari dokumen yang diunggah laman resmi MK, gugatan itu didaftarkan pada 2 Februari 2022. 

Para pemohon mengajukan gugatan uji formil atas UU IKN lantaran pembentukan UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan UU IKN dianggap tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. 

Para pemohon juga menilai, bahwa pembentukan UU IKN ini tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi substansial ibu kota negara ke peraturan pelaksana.

Gugatan itu pun telah disidangkan. MK mengadakan sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (16/3/2022) siang.  Kuasa hukum para penggugat Viktor Santoso Tandiasa menyatakan UU IKN telah melanggar azas pembentukan perundang-undangan.

Di hadapan hakim MK, Viktor menyampaikan pengujian formil UU IKN dilakukan karena dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan pasal 22A UUD 1945 yang merupakan pendelegasian norma kepada ketentuan tersebut. 

UU IKN juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945; pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 6  huruf A, E, S, G UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU nomor 15 tahun 2019.

"UU IKN bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan yakni pertama azas kejelasan tujuan, di mana pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan berkesinambungan," kata Viktor dalam persidangan tersebut.

Lebih lanjut, Viktor merinci pelanggaran azas kejelasan tujuan yang bisa dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan, regulasi, keuangan hingga pelaksanaan pembangunan. Ia meyakini UU IKN gagal memenuhi azas tersebut karena hal penting dan strategis justru diatur dalam peraturan pelaksana.

Selain itu, Viktor juga menyebutkan para pemohon prinsipal dalam gugatan ini ada 12 orang di antaranya Abdullah Hehemahua, Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi. Ia menerangkan pada pokoknya para pemohon adalah pembayar pajak dan pemilih aktif yang telah memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

"Mereka telah memberikan mandatnya dalam legislasi yang dihasilkan secara bertentangan dengan UUD. Artinya ada pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan para pemohon kepada pembentuk Undang-Undang untuk menjalankan secara fairness, kesungguhan, dan kepercayaan serta bertanggungjawab," ucap Viktor.

Untuk diketahui, Pemerintah telah merencanakan pembangunan IKN dimulai pertengahan tahun ini setelah UU IKN resmi diketok. Berdasarkan perhitungan Bappenas, megaproyek yang berlokasi di Kalimantan Timur itu akan menelan biaya Rp 466,9 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
uu iknmoeldokouu ikn digugat ke mk

Berita Lainnya

Berita

Terbaru