PNS yang Ogah Pindah ke IKN Nusantara Diminta Mundur dan Dapat Sanksi Disiplin

Feb 28, 2022 10:25
Desain terbaru IKN (Foto: Instagram)
Desain terbaru IKN (Foto: Instagram)

JATIMTIMES - Persiapan pemerintah untuk pindah ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur kini benar-benar sudah dilakukan. Rencananya, sebagian pegawai negeri sipil (PNS) turut dipindahakan ke IKN Nusantara tersebut. 

Namun, rupanya banyak PNS yang ternyata ogah pindah ke IKN Nusantara. 
Kendati demikian, PNS sendiri pada dasarnya harusnya bersedia ditempatkan di mana pun. 

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni menyatakan PNS pun harus siap apabila ditugaskan ke ibu kota baru. Menurutnya jika ada PNS yang menolak dan tidak bersedia mendapatkan perintah untuk ditugaskan di ibu kota baru, lebih baik mundur.

"Pada prinsipnya ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau nggak bersedia ditempatkan bisa mundur saja," ujar Alex. 

Menurutnya, tidak akan ada skema pensiun dini apabila PNS menolak ditugaskan ke ibu kota baru, jalan keluarnya yaitu mengundurkan diri.

"Nggak ada hubungan dengan pensiun dini. Orang mengundurkan diri kok dikasih pensiun," tegas Alex.

Sebelumnya, Alex mengaku menemukan banyak kasus PNS yang ogah pindah ke ibu kota baru. Bahkan, PNS tersebut secara buka-bukaan meminta kepadanya untuk jangan dipindahkan ke ibu kota baru.

"Saya sudah terima WA ini banyak banget, kayak 'pak tolong pak saya dipindahin, jangan ini, jangan ke IKN, saya takut ke IKN'. Jangan GR dulu belum tentu kamu yang jalan, lagipula jangan takut ditugasin gitu lho," ungkap Alex. 

Di sisi lain, bagi PNS yang tetap menolak pindah ke ibu kota baru dan tidak mau mengundurkan diri tetap akan diberikan sanksi disiplin. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewanti-wanti agar PNS tidak menolak jika ditugaskan pindah ke ibu kota baru. 

Bila menolak ada sanksi disiplin yang mengancam. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan kewajiban yang mesti dipenuhi PNS.

Dalam pasal 3 dijelaskan beberapa kewajiban PNS, salah satu yang penting yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Khusus untuk penugasan ke IKN, menurutnya hal itu juga menjadi kewajiban bagi PNS. Tepatnya, tercantum di pasal 3 huruf h, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Untuk IKN, bisa dicermati pasal 3 huruf h," ungkap Satya. 

Menurut Satya bagi PNS yang menolak dan tidak mentaati kewajiban untuk ditempatkan di seluruh Indonesia akan berpotensi dijatuhi hukuman disiplin.

"Bila ada PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu bisa dijatuhi hukuman disiplin," tegas Satya.

Hal itu, tercantum di pasal 10 huruf g. Di dalamnya dijelaskan hukuman disiplin sedang akan diberikan kepada pelanggaran kewajiban berupa ketidaksediaan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Satya menjelaskan hukuman itu dijelaskan pada pasal 8, tepatnya pada ayat 3. Hukuman yang ada di pasal itu berupa pemotongan tunjangan kinerja alias tukin sebesar 25%. Paling ringan tukin dipotong selama 6 bulan, dan paling berat pemotongan tukin diberikan selama 12 bulan alias 1 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
ibu kota nusantaraPNS

Berita Lainnya

Berita

Terbaru