Tertinggi di Jatim, Koalisi Perempuan Dorong Pemkab Malang Rumuskan Kebijakan Cegah Pernikahan Dini

Feb 23, 2022 18:33
Audiensi yang digelar KPuK bersama DPRD dan DP3A Kabupaten Malang.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Audiensi yang digelar KPuK bersama DPRD dan DP3A Kabupaten Malang.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk dapat merumuskan sebuah kebijakan agar sebisa mungkin dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut dipicu tingginya jumlah dispensasi nikah di Kabupaten Malang yang berujung pada pernikahan anak atau usia dini. 

Berdasarkan data yang dihimpun JatimTIMES dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, pada tahun 2021, ada sebanyak 1.711 perkara dispensasi nikah yang telah diputus. Jumlah tersebut ternyata menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. 

"Agar bisa ditindaklanjuti dengan satu kebijakan yang kongkret. Misalnya dengan mendorong Pemdes (Pemerintah Desa) tentang keterwakilan perempuan sehingga arahnya menjadi nyata dan signifikan. Karena miss nya disitu," ujar Sekjen KPuK, Mila Wardani saat ditemui usai audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Rabu (23/2/2022).

Menurut Mila, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar persoalan pernikahan dini bisa ditekan. Meskipun menurutnya, jika diteliti secara normatif sebenarnya Pemerintah Daerah (Pemda) juga telah memiliki program terkait pemberdayaan perempuan. 

"Tetapi khusus untuk isu pernikahan dini, tidak semua orang paham bahwa itu adalah sebuah persoalan. Di sisi lain, di masing-masing desa juga ada yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah budaya, sehingga itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan," terang Mila. 

Bahkan dari kajian dan pantauannya selama ini, ada kepala desa yang menganggap jika persoalan ini diangkat ke permukaan, malah akan menjadi muka buruk bagi wilayah yang bersangkutan. Menurutnya, perspektif itulah yang perlu untuk diberikan pemahaman lebih. 

"Mulai dari perspektifnya saja, itu sudah menjadi sebuah persoalan. Apalagi soal menangani agar menjadi prioritas yang bisa menjawab isu persoalan yang sebenarnya. Sekalipun mereka punya program pemberdayaan keluarga, persoalan pernikahan dini tidak akan begitu saja masuk ke dalam perspektif mereka," tegas Mila. 

Di sisi lain, data yang dihimpun KPuK, pernikahan anak atau pernikahan dini dapat memicu beberapa hal. Diantaranya berisiko 5 kali lebih besar berpeluang meninggal dalan persalinan baik ibu dan anak, 40 persen berisiko melahirkan anak stunting, beresiko anak terlahir prematur kematian bayi sebelum 1 tahun, 85 persen perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah dan 41 persen kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan.

Namun demikian, KPuK menilai bahwa hal tersebut perlu diberi perhatian serius dan juga kajian yang mendalam. Tim Pakar dan Politik KPuK, Juwita Hayuning Prastiwi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Malang.

Meskipun dari beberapa kasus yang dikumpulkan, faktor kehamilan di luar nikah yang paling banyak dijumpai, namun untuk saat ini hal tersebut masih belum dapat digeneralisasi untuk wilayah seluas Kabupaten Malang. Pasalnya, berdasarkan kajian dari lembaga lain seperti UNICEF, juga ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini. 

"Salah satunya kondisi ekonomi keluarga, artinya rumah tangga dengan ekonomi rendah itu lima kali lebih mungkin terjadi pernikahan anak daripada rumah tangga menengah ke atas. Kemudian faktor lain yakni kepala rumah tangganya yang tidak mencapai pendidikan Universitas, itu tiga kali lebih mungkin terjadi pernikahan dini dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala keluarganya berpendidikan di universitas. Jadi intinya berpengaruh dengan banyak faktor pendorong, budaya agama, akhil balig juga termasuk. Karena juga tidak dijelaskan apakah termasuk kematangan berpikir untuk siap dalam berumah tangga," ujar Juwita. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Harry Setia Budi mengatakan bahwa dari paparan tersebut telah diketahui ada dampak negatif yang memang beresiko timbul dengan pernikahan dini. Salah satunya berkaitan dengan kesiapan fisik dan juga mental seseorang untuk berumah tangga. 

Untuk itu, kedepannya, dirinya berharap agar ada suatu sinergitas antar lembaga, baik Pemerintah Daerah, Legislatif, Lembaga Masyarakat untuk bisa menjadikan isu pernikahan dini menjadi persoalan yang serius. 

"Ke depan sangat diperlukan kolaborasi dan sinergi dari semua elemen. Baik pemerintah, legislatif, lembaga masyarakat, lembaga perempuan, lembaga keagamaan bisa bersama-sama dan berkomitmen bahwa pernikahan anak ini menjadi permasalahan bersama untuk dicarikan solusi bersama," ujar Harry. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Pernikahan DiniKabupaten Malangkomunitas Koalisi Perempuankasus nikah dini

Berita Lainnya

Berita

Terbaru