Rakortek Verifikasi Usulan, DPUPRPKP Sampaikan Ada 8 Prioritas yang Belum Dianggarkan pada 2023

Feb 23, 2022 14:56
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Ir Diah Ayu Kusumadewi (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Ir Diah Ayu Kusumadewi (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

JATIMTIMES - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Ir Diah Ayu Kusumadewi menyampaikan, terdapat 8 program prioritas yang belum dianggarkan pada 2023. 

Hal tersebut disampaikan Diah dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2023 Bersumber dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Pokok Pikiran DPRD, Rabu (23/2/2022).

Dijelaskan Diah, 8 program prioritas yang belum dianggarkan pada 2023 tersebut, di antaranya adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta; pembangunan jembatan Muharto Barat; pembangunan jembatan Muharto Timur; pelebaran kaki simpang; pembangunan underpass; PSU perumahan PNS Kelurahan Bandulan; drainase Jalan Jonge- D Sentani -D Toba - Jalan Ki Ageng Gribig, dan drainase Kerinci-Sulfat.

"Itu belum masuk di 2023. Pagu kita sudah melebihi, sehingga jika itu (8 program prioritas) itu dimasukkan sudah tidak mungkin. Saat ini masih melihat yang lebih prirotitas, ya itu yang kita masukkan," jelasnya.

Pagu indikatif DPUPRPKP tahun 2023, sebesar Rp 306.816.859.551. Jumlah tersebut kemudian dibagi pada beberapa kegiatan, seperti kegiatan rutin yang di dalamnya adalah gaji, tunjangan, intensif dan Rekening listrik PJU sebesar Rp 42.046.859.551,.

Kemudian juga terbagi pada kegiatan operasional (TPOK, operasional sekretariat, perkantoran terpadu, rusunawa, alat berat, sosialisasi, pemeliharaan insidentil dan lainnya. Pada kegiatan ini diperkirakan dengan anggaran Rp 59.636.644.214,30.

Selain itu, tentunya untuk prirotitas pembangunan Kota Malang yang berasal dari Musrenbang, Jembatan Majapahit, Kahuripan, Brawijaya, Rehab Jembatan berlubang, sosialisasi air limbah domestik, pembangunan IPAL dengan plot Rp 205.133.335.785,70,. “Insya Alah 8 program tersebut (penganggaran) selanjutnya,” tuturnya.

Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, memang masih terdapat PR. Hal ini memang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  "Termasuk banjir, gorong-gorong di kawasan Soekarno Hatta itu kan nominalnya luar biasa, bisa sampai Rp 128 miliar. Ada jembatan-jembatan, nantinya bisa dilanjutkan," pungkasnya.

Sementara itu, dalam Rakortek Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2023 Bersumber dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Pokok Pikiran DPRD, ada 832 usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pagu usulan Rp 319.928.633.192,00 dan 356 usulan dari Pokok Pikiran (Pikir) DPRD Kota Malang dengan total pagu usulan Rp 54.384.354.570,80.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
DPUPRPKP Kota MalangRakortek verifikasi usulanPemkot MalangBerita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru