Konsistensi KSP Kawal Reforma Agraria, 500 Sertifikat Redistribusi Tanah Diterbitkan, Ini Komentar Bupati Sanusi

Feb 18, 2022 17:50
Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan menemui warga Dusun Sendangbiru di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Agustus 2021 lalu. (Foto: Kantor Staf Presiden).
Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan menemui warga Dusun Sendangbiru di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Agustus 2021 lalu. (Foto: Kantor Staf Presiden).

JATIMTIMES - Masyarakat Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bisa lebih bernafas lega, setelah mendapat kepastian atas hak tanah yang ditempati selama ini. Hal tersebut dipastikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia setelah setidaknya ada 500 sertifikat tanah milik 441 keluarga yang diserahkan. 

Penyerahan sertifikat tanah itu pun menjadi salah satu hal yang ditunggu oleh masyarakat selama kurang lebih 25 tahun. Dimana selama itu, masyarakat menunggu kepastian pelepasan lahan yang mereka tempati dari kawasan hutan. 

Hal itu juga masuk di dalam pelaksanaan program reforma agraria seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Untuk itu dalam hal ini KSP juga mengapresiasi kerja kolaboratif lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian ruang hidup masyarakat. 

Tidak berhenti di sini, pihak KSP juga mendorong penguatan koordinasi antar lembaga untuk dapat menyelesaikan kasus agraria. Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan juga mengimbau agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa lebih proaktif dalam pengusulan dan proses penetapan tanah untuk diredistribusi kepada rakyat.

“Koordinasi ini dimaksudkan agar penetapan batas kawasan hutan bisa segera ditindaklanjuti dengan redistribusi guna memastikan hak-hak rakyat atas tanah makin terjamin sesuai dengan Arahan Presiden Jokowi,” ujar Usep, Jumat (18/2).

Foto Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan.(Foto: Kantor Staf Presiden).

Dalam acara penyerahan sertifikat penyelesaian konflik agraria di Dusun Sendangbiru, Kamis (17/2/2022) lalu, sebanyak 500 sertifikat untuk 441 keluarga telah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu sebagai hasil penyelesaian konflik agraria di tahun 2021.

Namun, masih ada sekitar 295 bidang rumah warga yang perlu verifikasi lebih lanjut karena berada di dalam kawasan hutan dan beririsan dengan aset pemerintah daerah.

Di sisi lain, sebelumnya, sebagai bukti nyata dari implementasi program Redistribusi Tanah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyerahkan 250 sertifikat redistribusi tanah pada Kamis (17/2/2022). 

Menurut Bupati Malang, HM. Sanusi, bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting sehingga harus diperhatikan, peruntukkan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

Dimana selain sebagai sumber daya yang memiliki manfaat besar untuk kelangsungan hidup umat manusia, tanah juga merupakan tempat di mana manusia untuk hidup dan berkembang. 

“Selaras dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanah memiliki peran yang sangat strategis. Sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat,” ujar Sanusi. 

Selain itu, program redistribusi tanah juga merupakan salah satu bagian dari reforma agraria. Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan membagikan tanah-tanah yang dikuasai Negara dan ditegaskan menjadi objek land reform. Yang selanjutnya, diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dan semua pihak yang telah berperan sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan Penyerahan Sertifikat Program Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021. Mudah-mudahan dengan sertifikat ini, dapat memberikan manfaat dan kekuatan hukum bagi para pemilik tanah, yang pada gilirannya juga akan berdampak positif bagi jalannya pembangunan, sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan,” terang Sanusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
sertifikat tanahPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru