Banyak Lahan Alih Fungsi, Pemdes Harapkan Pemkab Malang Jeli Potensi PAD

Jan 15, 2022 19:45
Kepala Desa Tumpukrenteng, Helmiawan Khodidi.(Foto: Istimewa).
Kepala Desa Tumpukrenteng, Helmiawan Khodidi.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Kepala Desa Tumpukrenteng, Helmiawan Khoddidi meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bisa lebih memperhatikan petani di Kabupaten Malang, termasuk di desa yang ia pimpin. Salah satu caranya dengan mengupdate status fungsi lahan yang ada di Desa Tumpukrenteng. 

Menurut pria yang akrab disapa Didik ini, hal tersebut secara tidak langsung dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang di sektor pajak. Apalagi, berdasarkan data yang ia himpun, saat ini ada sekitar 40 hektare lahan di desanya yang berubah fungsi dari lahan kering menjadi lahan produktif.

"Kalau misalnya lahan yang ada sudah bisa menyumbang PAD sebesar Rp 100 juta, bisa saja menjadi Rp 200 juta. Karena lahannya sudah produktif. Ini yang sebenarnya kami harapkan dari Pemkab Malang," ujar Didik, Sabtu (15/1/2022). 

Didik menyebut, Desa Tumpukrenteng memiliki luas wilayah sebesar 320 hektare. Dari luas tersebut, data terakhir yang ia himpun, 70 hektar diantaranya adalah lahan produktif atau lahan persawahan. Kemudian yang terbaru, ada 40 hektare lahan yang saat ini sudah menjadi lahan persawahan. 

Menurutnya, jika data tersebut telah di update oleh Pemkab Malang, maka secara tidak langsung juga akan mempermudah petani yang ada, untuk mengembangkan lahan pertaniannya. Jika hal itu dilakukan, juga dinilai dapat berdampak pada peningkatan perekonomian petani. 

"Misalnya ada penambahan lahan dari yang 100 hektare menjadi 40 hektare, maka harus ada penambahan kuota. Baik dari pembibitan, pupuk ataupun yang lain. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan penduduk. Sehingga bisa sesuai antara Program Malang Makmur dengan desa ini," jelas Didik. 

Ia berharap bahwa Pemkab Malang yang berada di bawah komando Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto bisa lebih memperhatikan perkembangan yang ada di desa. Hal itu juga mengingat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Malang adalah pedesaan. 

"Karena Malang Makmur jika dibangun dari desa. Jika datanya valid, maka dalam menentukan kebijakan tidak akan trouble. Dan Bapak Bupati serta Wakil Bupati harus berani dalam mengambil sikap agar Kepala Dinas bisa berinovasi untuk tercipta Malang Makmur," pungkas pria yang juga menjadi Kepala Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup DPP Aasosiasi Pemerintah Desa (APDESI).

Topik
kota batu sulit air bersihLahan PertanianKabupaten MalangBupati Malang HM SanusiBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru