Aset Pribadi Digugat Waris di Malang Berlanjut, Penggugat Akui Tak Kantongi Dokumen Kepemilikan

Jan 14, 2022 18:53
Majelis hakim dan anggota dari Pengadilan Agama Malang Kelas IA saat melakukan pemeriksaan setempat pada salah satu aset pribadi milik tergugat yang terletak di Jalan A Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (14/1/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Majelis hakim dan anggota dari Pengadilan Agama Malang Kelas IA saat melakukan pemeriksaan setempat pada salah satu aset pribadi milik tergugat yang terletak di Jalan A Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (14/1/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Perkara perdata terkait aset pribadi yang digugat sebagai harta peninggalan waris almarhum Muliin dan almarhumah Surati oleh empat orang dengan Nomor: 1672/Pdt.G/2021/PA.Mlg terus berlanjut. 

Kali ini, pihak majelis hakim Pengadilan Agama Malang Kelas IA bersama anggota yang berjumlah lima orang melakukan tahapan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tiga aset pribadi atas nama tergugat Siti Aminah.

Untuk tiga aset tersebut yakni satu unit rumah yang berada di Jalan A Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kemudian satu unit rumah di Jalan Simpang Borobudur Utara III, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya tanah seluas 2.310 meter persegi di Jalan Ikan Tombro, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Dalam proses PS di tiga aset pribadi milik tergugat Siti Aminah tersebut, turut hadir pula perwakilan dari Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Mojolangu dan Kelurahan Tunjungsekar. Selain itu, turut hadir pula perwakilan Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur bersama tim melakukan pengawasan proses PS. 

Salah satu perwakilan dari majelis hakim ketika dikonfirmasi mengenai proses PS yang sedang berlangsung di tiga aset pribadi tersebut menolak untuk memberikan keterangan kepada awak media. 

Kemudian, ketika dikonfirmasi apakah bisa aset pribadi digugat sebagai peninggalan harta waris, Panitera PA Malang Kelas IA Chafidz Syafiuddin mengatakan bahwa perkara perdata ini masih terus berjalan.

Pihaknya meminta agar semua pihak, baik dari penggugat dan tergugat tidak boleh membuat opini sembarangan, sebelum adanya putusan persidangan. 

"Biarlah nanti sampai berakhir, silakan dipantau, jadi siapapun nanti kalau sudah diputus, baik P (penggugat) dan T (tergugat) untuk mengajukan upaya hukum banding, biarlah ini berjalan dan nggak muncul opini," ungkap Chafidz kepada JatimTIMES.com, Jumat (14/1/2022). 

Disinggung mengenai PS yang dilakukan majelis hakim bersama anggota terhadap tiga aset pribadi tergugat Siti Aminah, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk menambah alat bukti dalam persidangan, Chafidz pun menolak berkomentar. Karena pihaknya menjaga kode etik yang melekat terhadap profesinya. 

"Saya nggak komentar apapun, nggak boleh. Ada kode etik yang harus kami pegang. Kalau sudah begini, ketua, wakil dan saya pun nggak bisa masuk disitu. Itu menjadi kewenangan mutlak dari pada majelis hakim yang menangani," terang Chafidz. 

Pihaknya pun menegaskan, petugas dari Komisi Yudisial (KY) tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap proses PS. Melainkan hanya bisa melakukan pemantauan terhadap kerja para majelis hakim saat PS. "Begitu inkracht (eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap), kalau dianggap ada masalah, baru KY turun kalau dirasa ada (masalah)," kata Chafidz. 

PS Jalan Simpang Borobudur Utara III.

Sementara itu, Asisten Pemantauan Persidangan KY Jawa Timur Ali Sakduddin mengatakan, kedatangannya hanya untuk melakukan pemantauan ingin mengetahui proses PS yang dilakukan majelis hakim PA Malang Kelas IA.

"Karena kan memang tugas KY diantaranya ikut terlibat menjaga lembaga peradilan," kata Ali.

Menurutnya, hingga saat ini proses PS yang dilakukan tidak terdapat kejanggalan dan berjalan secara baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 

"Kami hanya mengikuti saja secara normatif, karena PS ini kan bagian dari proses penanganan perkara perdata. Kalau saya lihat dari tadi sampai saat ini tidak ada apa-apa, berjalan baik," terang Ali. 

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Meftahurrohman mengatakan, menurut versi dari penggugat tiga aset dan dua aset yang masih akan dilakukan PS tersebut merupakan harta peninggalan waris almarhum Muliin dan almarhumah Surati. 

Di mana untuk aset yang berada di Jalan A Yani menurut versinya merupakan hasil pembelian sekitar tahun 1970-an yang dilakukan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, yakni almarhum Muliin dan almarhumah Surati. 

"Itu waris menurut kita, tapi menurut mereka, keluar sertifikat hibah di tahun 2018 dari ibu yang bernama Bu Sri. Tapi Bu Sri sendiri bersaksi di pengadilan, saya tidak pernah menghibahkan. Saya hanya diminta tanda tangan katanya untuk sertifikasi," ungkap Meftahurrohman. 

Lalu untuk aset di Jalan Simpang Borobudur Utara III menurut versi dari pihak penggugat telah dibeli sekitar tahun 1980-an oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat yang semula tanah kosong kemudian dibangun rumah. 

"Mereka memberikan kesaksian seakan-akan pernah ditempati oleh pihak T (tergugat) Bu Aminah itu. Menurut saksi kita, itu sejak dibeli tidak pernah ditempati oleh keluarga tapi di kontrak-kontrakan," ujar Mefathurrohman. 

PS sawah di Jalan Ikan Tombro.

Sedangkan untuk aset tanah di Jalan Ikan Tombro, penggugat kembali mengklaim bahwa aset tersebut merupakan harta waris. Pihak kuasa hukum penggugat beralasan, tanah tersebut menurut keterangan saksi dari pihak penggugat telah dimiliki oleh almarhum Muliin sekitar tahun 1970-an. 

"Kalau kita nggak punya bukti (dokumen kepemilikan), karena bukti surat sudah di sana (tergugat) semua," kata Meftahurrohman. 

Namun, ketika ditanya mengenai pembuktian pada saat persidangan, pihaknya hanya mengandalkan keterangan para saksi yang tidak semuanya berasal dari keluarga penggugat maupun tergugat. 

"Ya kita (ada) saksi. Saksi yang kita ajukan. Kita (ada) 18 saksi, nggak (saudara semua), dari orang lain, dari teman," tutur Meftahurrohman.

Sementara itu, pihak kuasa hukum tergugat yakni Abraham G Wicaksana mengatakan pihaknya telah menunjukkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) aset dua rumah dan satu bidang tanah atas nama Siti Aminah sebagai tergugat.  

"Dari pihak kami sudah menunjukkan SHM, disitu tertera nggak ada satu pun SHM yang menyebutkan atas nama Bapak Muliin atau Ibu Surati atau Pak Supri, termasuk di buku letter C desa, jadi ini saya berani menjamin kalau obyek-obyek ini bukan obyek waris," tegas Abraham.

Pihaknya berharap, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ditunjukkan oleh tergugat sebagai bahan membuat keputusan. Selain itu, pihaknya juga berharap sesuai dengan fakta-fakta dan bukti pendukung dokumen kepemilikan, majelis hakim dapat menolak gugatan waris dari penggugat.

"Karena kalau nggak ditolak, nanti dari pihak penggugat juga akan mencari cara lain. Tapi ini semua ranahnya majelis hakim jadi saya nggak bisa terlalu jauh. Tapi kalau dari analisis saya dari fakta ya seperti itu," pungkas Abraham.

Topik
Perkara perdataSengketa TanahKota MalangBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru