Penyesuaian RTRW Masuk Daftar Ranperda yang Ditarget Rampung 2022

Jan 13, 2022 19:53
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Beberapa hal dijadikan prioritas dalam penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Saat ini, penyesuaian RTRW juga telah masuk di dalam 26 rancangan program legislasi daerah (Prolegda). 

Beberapa hal yang disebut menjadi prioritas dalam penyesuaian RTRW ini adalah pembangunan yang berorientasi pada perwajahan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, kemudahan berinvestasi, mempertahankan lahan produktif dan beberapa lainnya. 

"Jadi ketahanan pangan di Kabupaten Malang jangan sampai berkurang. Makanya lahan-lahan yang sekarang kurang produktif itu, mau kita produktifkan," ujar Anggota DPRD Kabupaten Malang Fraksi Gerindra, Zia Ulhaq. 

Sementara itu, terkait perwajahan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, saat ini juga disebut masih terkendala RTRW yang baru akan dilakukan penyesuaian pada tahun ini. Salah satunya, seperti rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen. 

"Kalau misalnya titiknya di belakang Koramil Kepanjen, makanya perlu ada penyesuaian. Di sana sekarang kan masih lahan produktif, jadi tidak boleh ada bangunan," terangnya. 

Selain itu, penyesuaian RTRW juga dimaksudkan untuk dapat mempermudah datangnya investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Malang. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk semakin menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Malang. 

"Misalnya, investor-investor ini mau bikin hotel kan salah satunya juga masih terkendala itu (RTRW) yang masih belum ada penyesuaian. Dan lahannya juga masih ada yang produktif," imbuhnya. 

Menurutnya, hal itu mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Jika dalam hal ini, Pemkab Malang juga berencana untuk mengundang banyak investasi yang berorientasi pada bergeraknya roda ekonomi. 

"Itu yang harus dilakukan. Artinya pemerintah harus memberikan ruang. Kalau orang mau berinvestasi biar enggak kucing-kucingan. Dan pemerintah harus memberikan dasar, dasarnya itu RTRW itu," pungkasnya. 

Topik
Ketahanan PanganKabupaten MalangBerita MalangPerda RTRWBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru