Pemkab Malang Masih Rumuskan Efisiensi Tenaga Kontrak

Jan 10, 2022 18:20
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih harus merumuskan langkah-langkah untuk melakukan efisiensi pada pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer di lingkungannya. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, hal itu sebetulnya sudah menjadi ketentuan sejak tahun 2020. 

Secara singkat, Nurman mengatakan bahwa yang menjadi prioritas adalah honorer yang menjadi tenaga teknis. Atau tenaga honorer yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Seperti operator kendaraan berat atau honorer yang lain. 

"Tapi di satu sisi, ketentuan itu memang mengatur bahwa juga ada larangan untuk melakukan perekrutan pegawai honorer baru. Dan itu sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran (SE) Bupati Malang," ujar Nurman, Rabu (10/1/2022). 

Meskipun secara teknis efisiensi tersebut masih dirumuskan, namun setidaknya saat ini Pemkab Malang telah menjalankan apa yang ada di SE Bupati Malang nomor 800/2149/35.07.201/2021 tentang Larangan Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS, PTT-PK, GTT dan PTT di linkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

"Kalau sampai sekarang kita belum berpikir, untuk pengurangan, tapi untuk penambahan sudah kita stop. Dan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah kita lakukan semacam assesment. Sehingga yang tidak memenuhi kualifikasi di beberapa OPD sudah dikurangi. Seperti di BKAD dan Bapenda," terang Nurman.

Nurman menjelaskan, saat ini ada sekitar 11 ribu PTT yang ada di lingkup Pemkab Malang. Sementara efisiensi tersebut hingga saat ini setidaknya membuat Kabupaten Malang memutar otak. Pasalnya di sisi lain, kondisi kekurangan ASN di Pemkab Malang juga telah menjadi problem tersendiri. 

"Total ada sekitar 11 ribu PTT di Kabupaten Malang, tapi di dalamnya kan juga ada guru dan nakes yang PTT. Ini tentunya akan ada perlakuan khusus, karena itu kebutuhan. Seperti di sekolah, puskesmas, faskes masih akan kita pilah-pilah dulu," jelas Nurman. 

Dari yang ia terima, yang melatarbelakangi akan dilakukannya tersebut memang dimaksudkan untuk efektifitas dalam hal pelayanan publik. Terlebih dengan pertumbuhan teknologi yang terjadi saat ini. Salah satunya, seperti pada pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

"Contohnya pengurusan dokumen kependudukan, sudah tidak perlu hadir rame-rame di kantor Dispenduk. Bisa diurus di kecamatan, dan juga sudah menggunakan mesin. Itu contoh-contoh berpikir efisien. Mau tidak mau, efisiensi SDM harus dipikirkan juga," pungkas Nurman. 

Topik
Kasus ganjaPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru